BBM Subsidi Akan Dihapus, Siapa yang Paling Terdampak?

Tampang.com | Pemerintah tengah mengkaji penghapusan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, khususnya jenis Pertalite, yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Rencana ini menimbulkan kekhawatiran luas, terutama soal dampaknya terhadap biaya hidup dan daya beli masyarakat.

Kebijakan Efisiensi atau Beban Baru?
Menurut Kementerian ESDM, subsidi BBM membebani anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Dengan alasan efisiensi dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, pemerintah berencana mengalihkan subsidi langsung ke masyarakat lewat skema bantuan tunai.

Namun, pengamat ekonomi energi dari UGM, Dr. Wibowo Santoso, menyatakan bahwa penghapusan subsidi tanpa kesiapan infrastruktur dan distribusi bantuan bisa menimbulkan efek domino terhadap harga kebutuhan pokok.

“Jika BBM naik, maka ongkos logistik naik, dan pada akhirnya harga pangan serta barang lainnya ikut terkerek. Ini risiko besar jika tidak disertai skema proteksi sosial yang kuat,” jelasnya.

Masyarakat Menengah ke Bawah Jadi Korban?
Data dari BPH Migas menunjukkan bahwa 70% pengguna Pertalite adalah masyarakat berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Kenaikan harga BBM tentu akan berdampak langsung pada pengeluaran mereka, mulai dari transportasi hingga biaya hidup harian.

Pak Darto, pengemudi ojek online di Jakarta, menyatakan kebingungannya jika BBM naik lagi. “Bensin naik, tarif ojol gak ikut naik. Yang susah ya kami-kami ini,” keluhnya.

Pro-Kontra di Kalangan Ekonom dan Pengamat Sosial
Beberapa ekonom mendukung penghapusan subsidi, dengan catatan ada kompensasi yang memadai dan akurat. Sementara itu, pengamat sosial memperingatkan potensi gejolak sosial jika kebijakan ini dilaksanakan secara mendadak dan tanpa komunikasi publik yang baik.

“Ini bukan hanya isu ekonomi, tapi juga isu kepercayaan publik. Pemerintah harus jujur dan terbuka menjelaskan alasannya, serta memastikan tidak ada yang tertinggal,” ujar Ninik, peneliti dari lembaga kebijakan publik di Jakarta.

Langkah Transisi Harus Terukur dan Transparan
Pemerintah menyatakan belum menetapkan tanggal resmi penghapusan, namun skenario sedang dimatangkan. Evaluasi menyeluruh terhadap data penerima subsidi dan kesiapan sistem digitalisasi bantuan menjadi syarat utama agar kebijakan ini tidak kontraproduktif.

Skema digital seperti MyPertamina akan terus dikembangkan untuk memastikan hanya warga yang berhak menerima subsidi kompensasi, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan kepercayaan publik.

Momentum Reformasi Energi, Tapi Jangan Abaikan Masyarakat Kecil
Penghapusan BBM subsidi adalah bagian dari reformasi energi nasional yang memang perlu dilakukan untuk jangka panjang. Namun, momentum ini juga harus dijalankan dengan prinsip keadilan sosial. Rakyat kecil yang paling terdampak harus menjadi prioritas perlindungan.

“Kalau ingin mencabut subsidi, pastikan yang tidak layak menerima subsidi dulu yang dicabut. Jangan rakyat kecil lagi yang jadi korban awal,” tegas Dr. Wibowo.