Bawaslu Papua Minta Paslon Gubernur Tunggu Hasil Resmi KPU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua mengimbau kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk menunggu hasil resmi rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Komisioner Bawaslu Papua, Yofrey Kebelen, menegaskan bahwa perolehan suara saat ini belum dapat dipastikan karena proses rekapitulasi masih berjalan di berbagai tingkatan.

Menurut Yofrey, seluruh pihak diharapkan mengikuti prosedur tahapan yang berlaku hingga proses penghitungan selesai di tingkat provinsi. Ia meminta agar para kandidat dan pendukungnya menghormati mekanisme resmi demi menjaga ketertiban. Bawaslu memastikan bahwa hasil final PSU Pilkada Papua akan diketahui pada 16 Agustus 2025.

Yofrey juga mengingatkan bahwa penghargaan terhadap proses yang sedang berlangsung sangat penting untuk menghindari potensi kericuhan atau konflik di tengah masyarakat. Ia menyebut, beberapa lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat, namun menegaskan bahwa publik tidak boleh menjadikannya sebagai acuan kemenangan.

Salah satu lembaga survei yang merilis hasil quick count adalah Indikator Politik Indonesia, yang pada Rabu (6/8) sekitar pukul 21.00 WIT mengumumkan data berdasarkan 90 persen suara yang masuk. Hasilnya menunjukkan pasangan nomor urut dua, Matius Fakhiri–Aryoko Rumaropen, memperoleh 52,52 persen suara, sementara pasangan nomor urut satu, Benhur Tomi Mano–Constan Karma, meraih 48,28 persen suara.

Meski demikian, Yofrey menegaskan bahwa data tersebut bukan hasil resmi. Quick count, menurutnya, hanya bersifat indikatif dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menentukan pemenang pemilu. Oleh karena itu, semua pihak diminta menahan diri hingga KPU menyelesaikan rekapitulasi dan menetapkan hasil secara resmi.

Bawaslu Papua berharap kedua pasangan calon dan para pendukungnya dapat menjaga suasana kondusif hingga pengumuman resmi dilakukan. Ia menekankan bahwa menghormati hasil final dari KPU merupakan langkah penting demi menjamin proses demokrasi yang damai, jujur, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat Papua.