Bantuan Sosial Banyak Salah Sasaran, Warga Miskin Masih Terabaikan!

Tampang.com | Program bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah setiap tahun seharusnya menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Namun, kenyataannya, banyak kasus menunjukkan bansos justru jatuh ke tangan yang tidak berhak.

Data Tak Akurat, Masalah Utama
Kesalahan dalam pendataan penerima bansos menjadi akar permasalahan. Banyak warga yang layak menerima justru terlewat, sementara yang mampu justru masuk daftar.

“Saya sudah tiga tahun tidak dapat bansos, padahal saya janda dengan dua anak yang belum sekolah,” kata Rukmini, warga Karawang, sambil menunjukkan KTP dan surat keterangan tidak mampu.

Indikasi Nepotisme dan Praktik Curang
Sejumlah laporan dari berbagai daerah menunjukkan adanya indikasi nepotisme, di mana perangkat desa atau petugas lapangan lebih memilih memasukkan kerabat atau orang dekat mereka ke daftar penerima.

Menurut Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara, “Jika tidak ada transparansi dan akuntabilitas, bansos hanya akan jadi alat politik dan sumber ketidakadilan.”

Perlu Sistem Digital dan Verifikasi Terbuka
Para pemerhati kebijakan sosial menilai bahwa sistem distribusi bansos harus diperbarui secara menyeluruh dengan pendekatan digitalisasi dan keterlibatan publik dalam proses verifikasi.

Langkah Strategis yang Dibutuhkan



Validasi dan pemutakhiran data secara berkala


Kolaborasi dengan lembaga independen


Kanal pengaduan yang responsif dan terbuka untuk masyarakat



Bantuan Sosial Harus Jadi Hak, Bukan Pemberian
Bansos seharusnya dipandang sebagai hak warga negara dalam kondisi krisis, bukan bentuk belas kasihan atau alat transaksi politik.