Bansos Terus Digelontorkan, Tapi Tepat Sasaran atau Alat Politik?

Tampang.com | Bantuan sosial (bansos) menjadi andalan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Namun di balik distribusi masifnya, kritik terhadap efektivitas dan transparansi program ini terus bergulir. Apakah benar-benar tepat sasaran, atau justru mengandung agenda politik tersembunyi?

Bansos Mengalir, Tapi Masih Banyak yang Tak Tercatat

Meski anggaran bansos tiap tahun meningkat, masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdata dalam sistem penerima. Di sisi lain, ditemukan pula kasus warga mampu justru masuk dalam daftar penerima.

“Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kita masih penuh lubang. Validasi datanya lemah dan sangat politis,” ungkap Fitra Ananda, peneliti kebijakan publik dari Pusat Studi Keadilan Sosial.

Politisasi Bansos: Ancaman Demokrasi

Menjelang tahun-tahun politik, penyaluran bansos kerap dikaitkan dengan upaya membangun citra atau pengaruh elite tertentu. Bahkan ada temuan logo atau atribut politisi pada paket bantuan.

“Ini sangat berbahaya bagi demokrasi karena menjadikan kemiskinan sebagai alat tukar kepentingan,” tegas Fitra.

Efek Jangka Panjang: Ketergantungan Tanpa Solusi

Distribusi bansos memang meringankan beban sementara, tapi tak menyelesaikan akar kemiskinan. Tanpa program pemberdayaan yang kuat, bansos justru menciptakan ketergantungan jangka panjang.

“Bansos seharusnya jadi pintu masuk untuk kemandirian, bukan alat pemeliharaan kemiskinan,” jelasnya.

Solusi: Reformasi Data dan Integrasi Program

Para ahli mendorong reformasi DTKS secara menyeluruh dan pemisahan tegas antara program bantuan sosial dengan agenda politik. Selain itu, bansos harus diintegrasikan dengan pelatihan kerja, UMKM, dan pemberdayaan perempuan.

“Yang dibutuhkan bukan hanya bantuan langsung, tapi mekanisme transformatif agar warga bisa keluar dari garis kemiskinan,” tambah Fitra.

Membangun Sistem Sosial yang Adil dan Tahan Gangguan Politik

Jika bansos terus dijadikan alat kekuasaan, maka kepercayaan publik akan runtuh dan tujuan mulia program ini akan sirna. Dibutuhkan keberanian pemerintah untuk membangun sistem yang berpihak tanpa pamrih politik.