Bansos Tertunda Lagi, Siapa yang Diuntungkan dari Ketidakpastian Ini?

Tampang.com | Keterlambatan dalam pencairan bantuan sosial (bansos) yang rutin terjadi setiap tahun kembali memicu keresahan di kalangan masyarakat miskin. Mereka yang menggantungkan hidupnya pada program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kini terpaksa menghadapi ketidakpastian ekonomi yang makin menghimpit.

Ketergantungan pada Bansos, Tapi Keterlambatan Menambah Beban
Program bantuan sosial adalah salah satu sumber utama bagi keluarga miskin untuk bertahan hidup. Namun, keterlambatan distribusi bantuan membuat mereka terjerat dalam lingkaran kemiskinan yang sulit keluar. Banyak penerima bansos yang mengaku terpaksa menunda pengeluaran untuk kebutuhan pokok karena bantuan belum diterima.

“Dulu bantuan datang tepat waktu, sekarang sudah telat berbulan-bulan. Kami cuma berharap, itu pun tidak pasti,” ujar Siti, salah satu warga yang tinggal di daerah pelosok Yogyakarta.

Pemerintah Menyalahkan Proses Verifikasi, Tapi Masyarakat Merasa Terkucilkan
Pemerintah sering kali beralasan keterlambatan ini disebabkan oleh proses verifikasi dan validasi data yang panjang dan rumit. Namun, banyak masyarakat yang merasa bahwa proses tersebut justru semakin membingungkan dan menghalangi mereka dari mendapatkan hak mereka.

“Tidak ada kejelasan siapa yang berhak dan kenapa yang miskin di desa-desa kecil ini seringkali terlewatkan,” kata Dedi, aktivis sosial dari LSM Peduli Kesejahteraan.

Ketimpangan Sosial Makin Melebar, Bansos Tak Cukup
Selain masalah keterlambatan, besarnya jumlah penerima bansos yang tidak merata juga menambah masalah. Di banyak daerah, jumlah penerima bantuan tidak sesuai dengan tingkat kemiskinan yang ada. Banyak keluarga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak tercatat dalam data penerima manfaat.

“Pemerintah seringkali menganggap kami tidak ada, padahal hidup kami sangat tergantung pada bantuan ini,” ungkap Tini, ibu dari tiga anak yang tinggal di Kampung Pojok, Bogor.

Solusi: Revisi Mekanisme Distribusi dan Keterlibatan Masyarakat
Untuk mengatasi masalah ini, para pengamat sosial merekomendasikan agar pemerintah lebih transparan dalam proses verifikasi data dan lebih melibatkan masyarakat dalam pemutakhiran data penerima bansos. Mekanisme distribusi juga perlu disederhanakan untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu.

“Keterlambatan bansos hanya akan memperburuk ketimpangan sosial. Pemerintah harus memastikan setiap warga miskin mendapatkan haknya tanpa hambatan,” ujar Dedi.

Bansos Harus Menjadi Jaring Pengaman, Bukan Jaring Ketidakpastian
Program bantuan sosial tidak hanya sekadar pemberian uang, tetapi juga wujud tanggung jawab negara terhadap warganya yang paling rentan. Jika bansos tidak diberikan dengan tepat waktu dan merata, maka negara gagal menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.