Bansos Tersendat Lagi! Rakyat Menunggu, Sistem Penyaluran Masih Carut-Marut?

Tampang.com | Keluhan warga terkait keterlambatan bantuan sosial (bansos) kembali muncul di berbagai daerah. Meski pemerintah mengklaim sudah memiliki sistem penyaluran digital yang efisien, faktanya ribuan keluarga penerima manfaat masih belum menerima hak mereka hingga berminggu-minggu.

Masalah ini bukan yang pertama. Sejak pandemi COVID-19, berbagai program bansos kerap bermasalah, mulai dari data penerima tidak akurat, hingga penyaluran yang tidak merata dan lambat.

Sistem Digital Tak Menjamin Efektivitas
Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengandalkan aplikasi dan data terpadu untuk menyalurkan bansos. Namun, masih banyak warga miskin yang tidak tercatat, terutama mereka yang tidak memiliki akses internet atau dokumen kependudukan lengkap.

“Di kampung kami, yang menerima justru orang yang punya rumah bagus, sementara ibu janda anak dua yang hidup pas-pasan malah tidak dapat,” kata Abdul Malik, warga di Kabupaten Pandeglang.

Keterlambatan Bansos Picu Ketidakpercayaan
Bansos seharusnya jadi jaring pengaman sosial di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik. Namun, keterlambatan dan ketidakjelasan informasi justru memicu ketegangan sosial, terutama di wilayah miskin.

“Rakyat kecil tidak minta mewah. Tapi kalau janji bantuan tidak ditepati, rasa percaya terhadap pemerintah bisa runtuh,” ujar Nita Ayuningtyas, sosiolog dari Universitas Airlangga.

Masalah Berulang: Data Tidak Sinkron, Koordinasi Lemah
Banyak daerah mengeluhkan bahwa data penerima manfaat yang diberikan pusat tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Proses pembaruan data juga tidak berjalan rutin, sehingga banyak keluarga yang seharusnya sudah tidak layak masih tercatat, dan sebaliknya.

“Masalahnya itu-itu lagi. Data lama tidak diperbarui, distribusi logistik lambat, dan komunikasi antarlembaga minim,” tambah Nita.

Apa Solusinya?
Para pengamat menyarankan agar pemerintah mengambil pendekatan berikut:



Pembaruan data penerima manfaat secara dinamis dan berbasis komunitas lokal.


Transparansi alur distribusi bansos agar bisa dipantau publik secara daring.


Evaluasi menyeluruh terhadap vendor dan teknologi penyalur bansos.


Pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses verifikasi dan pengawasan.



Bantuan sosial bukan sekadar dana yang dibagikan. Ia adalah cermin sejauh mana negara hadir di tengah warganya yang paling rentan.