Bansos Tak Tepat Sasaran, Warga Miskin Terabaikan Sementara yang Mampu Malah Dapat!

Tampang.com | Di tengah upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan, distribusi bantuan sosial justru memicu polemik baru. Banyak warga miskin mengaku tidak pernah menerima bantuan, sementara mereka yang tergolong mampu justru rutin mendapatkannya.

Data Penerima Tak Akurat, Bansos Jadi Bencana Sosial
Sejumlah laporan dari daerah menunjukkan kejanggalan dalam daftar penerima bansos. Misalnya, warga yang punya mobil dan rumah permanen masih terdaftar sebagai penerima, sedangkan buruh harian dan janda lansia malah terlewat.

“Sudah lima tahun saya tidak dapat bantuan apapun. Padahal hidup kami pas-pasan,” ujar Ibu Leni, warga miskin di Banyuwangi.

Masalah Utama: Validasi dan Pemutakhiran Data
Banyak pihak menilai akar persoalan terletak pada database penerima bantuan yang usang dan tidak pernah diperbarui secara berkala. Proses validasi manual dan campur tangan oknum lokal memperparah keadaan.

“Tanpa sistem yang transparan dan terhubung nasional, bansos akan terus salah sasaran dan menciptakan kecemburuan sosial,” ujar Darman Arif, analis kebijakan dari Institute for Social Equity.

Politik Bansos dan Jebakan Populisme
Isu bansos juga kerap ditarik ke ranah politik, terutama menjelang tahun pemilu. Pembagian bantuan dilakukan dengan stempel partai atau pencitraan tokoh tertentu, bukan berdasarkan kebutuhan nyata.

“Bansos berubah fungsi dari alat bantu rakyat menjadi alat kampanye terselubung,” jelas Darman.

Solusi: Audit Terbuka dan Partisipasi Warga
Para pengamat mendorong reformasi sistem bansos dengan digitalisasi berbasis NIK, audit berkala, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi. Transparansi harus dijadikan prinsip utama.

“Jika rakyat tahu siapa yang menerima dan kenapa, maka kepercayaan bisa tumbuh,” tambah Darman.

Bantuan Sosial Harus Jadi Jembatan, Bukan Jurang Baru
Bansos seharusnya menjadi pengaman sosial bagi mereka yang paling rentan. Tapi jika tidak dikelola dengan adil dan akurat, justru akan memperdalam ketimpangan dan memicu kemarahan masyarakat.