Bansos Kian Masif Jelang Pemilu, Murni Bantuan atau Alat Kekuasaan?

Tampang.com | Fenomena distribusi bantuan sosial (bansos) yang meningkat tajam menjelang tahun pemilu kembali menuai kecurigaan. Meski bertujuan membantu masyarakat rentan, pola penyalurannya yang tidak transparan dan cenderung politis menimbulkan pertanyaan soal niat di balik program tersebut.

Distribusi Bansos Mendadak Meningkat Menjelang Kontestasi Politik
Data Kementerian Sosial menunjukkan adanya lonjakan anggaran bansos menjelang tahun politik. Pada saat yang sama, laporan dari masyarakat menyebut bahwa pembagian sembako dan bantuan tunai sering kali disertai embel-embel ajakan memilih tokoh atau partai tertentu.

“Kami diminta foto sambil pegang bantuan, lalu diarahkan untuk ‘ingat siapa yang bantu’,” ungkap Siti, warga di Kabupaten Bekasi.

Politik Uang Gaya Baru?
Praktik ini menimbulkan dugaan bahwa bansos bukan lagi instrumen penanggulangan kemiskinan, melainkan alat mobilisasi suara. Hal ini menciptakan ketimpangan politik di mana pihak yang sedang berkuasa memiliki keunggulan tidak adil.

“Bansos telah bergeser dari fungsi sosial ke fungsi elektoral. Ini jelas penyalahgunaan kekuasaan,” kata Dedi Kurniawan, peneliti dari Pusat Studi Demokrasi.

Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas
Hingga kini, mekanisme penyaluran bansos masih belum sepenuhnya berbasis data yang akurat. Banyak warga miskin yang tak tersentuh bantuan, sementara mereka yang dekat dengan elit lokal justru menerima lebih dari sekali.

“Tanpa sistem data tunggal dan audit terbuka, bansos akan terus jadi celah manipulasi,” tegas Dedi.

Solusi: Reformasi Data dan Pengawasan Independen
Para pakar menekankan pentingnya membangun sistem distribusi bantuan yang benar-benar berbasis data, dengan kontrol ketat dari lembaga non-pemerintah dan partisipasi publik dalam pengawasan.

“Kita butuh pemisahan yang tegas antara kebijakan sosial dan agenda politik. Kalau tidak, demokrasi kita akan terus cacat,” tambah Dedi.

Bansos Seharusnya Penyelamat, Bukan Alat Pemenangan
Dalam negara demokrasi yang sehat, bantuan sosial adalah hak warga miskin, bukan komoditas politik. Jika penyalahgunaan ini terus dibiarkan, maka keadilan sosial hanya akan jadi slogan kosong di tengah maraknya ketimpangan.