Bansos Digelontorkan Lagi Jelang Pemilu, Publik Makin Curiga Motif Politik di Baliknya!

Tampang.com | Menjelang tahun politik, distribusi bantuan sosial (bansos) kembali meningkat tajam. Pemerintah berdalih hal ini bagian dari komitmen perlindungan sosial, namun banyak pihak mempertanyakan momentum dan motif di balik kebijakan tersebut.

Distribusi Bansos Naik Drastis, Publik Tak Lagi Apatis
Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa alokasi bansos meningkat lebih dari 25% dibandingkan tahun sebelumnya, sebagian besar disalurkan dalam bentuk sembako dan bantuan langsung tunai (BLT). Peningkatan ini bertepatan dengan masa kampanye politik yang mulai menghangat.

“Ini seperti pola berulang. Setiap mendekati pemilu, bansos mendadak banjir,” ujar Devi Hariani, peneliti kebijakan publik dari INSPIRA Institute.

Kebijakan Populis atau Alat Mobilisasi Politik?
Meski bantuan sosial penting untuk kelompok rentan, para pengamat mengingatkan bahwa kebijakan tersebut rawan disalahgunakan sebagai alat kampanye terselubung. Pendataan yang tidak transparan dan pembagian yang kerap disertai simbol-simbol partai membuat publik bertanya-tanya.

“Bansos seharusnya berbasis data dan kebutuhan, bukan momentum politik,” tambah Devi.

Minimnya Pengawasan, Celah Penyalahgunaan Makin Lebar
Kritik juga diarahkan pada lemahnya pengawasan dari lembaga independen terhadap penyaluran bansos. Banyak laporan dari masyarakat soal distribusi yang tidak merata atau menguntungkan kelompok tertentu.

“Jika bansos dijadikan alat politik, maka prinsip keadilan sosial telah diciderai,” tegas Devi.

Desakan untuk Regulasi Netralitas dan Transparansi
Akademisi dan aktivis sipil menuntut regulasi yang lebih ketat mengenai netralitas dalam distribusi bansos. Pemerintah pusat dan daerah perlu diawasi agar tidak mencampurkan urusan kesejahteraan dengan kepentingan politik.

“Bantuan sosial harus dimurnikan dari kepentingan elektoral. Kalau tidak, rakyat hanya dijadikan objek, bukan subjek,” ungkapnya.

Rakyat Butuh Bantuan yang Konsisten, Bukan Musiman
Publik tidak anti terhadap bansos, tapi menuntut sistem yang konsisten dan adil, bukan hanya muncul menjelang pemilu lalu menghilang usai pesta demokrasi selesai.