Bakamla Usir 5 Kapal Ikan Tiongkok dari Perairan Batam

Tampang.com | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) berhasil mengusir lima kapal ikan berbendera Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dari perairan Batam. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu (11/9/2024) di Perairan Utara Tanjung Berakit. Peristiwa dimulai pada Selasa (10 September 2024) sekitar pukul 12.00 WIB, ketika VTS (Vessel Traffic System) Batam memantau lima kapal ikan RRT yang sedang labuh jangkar di 22 NM utara Tanjung Berakit, dengan koordinat 1° 23.099’ N, 104°34.223’ E, demikian dijelaskan oleh Bakamla RI.

Usaha untuk menghubungi kelima kapal tersebut melalui kanal radio 16 tidak membuahkan hasil. Menghadapi situasi tersebut, pukul 16.00 WIB, VTS Batam berkoordinasi dengan KN. Tanjung Datu-301 untuk mendalami aktivitas mencurigakan tersebut.

"Berdasarkan hasil koordinasi, diketahui bahwa kapal-kapal ikan tersebut diduga sedang menunggu antrean untuk masuk ke Pelabuhan Singapura," ucap sumber dari Bakamla RI.

Pukul 20.00 WIB, Komandan KN. Tanjung Datu-301 Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko, berkoordinasi dengan Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Basri Mustari untuk mendapatkan persetujuan perintah pemeriksaan. Setelah mendapatkan persetujuan, pada pukul 21.00 WIB, terdapat briefing antara Komandan KN. Tanjung Datu-301 dengan tim VBSS (Visit, Board, Search, and Seizure) untuk merencanakan pemeriksaan lebih lanjut.

"Dengan jarak 43 NM dari lokasi kapal-kapal tersebut, KN. Tanjung Datu-301 segera bertindak," ucap sumber dari Bakamla RI.

Pada Rabu dini hari pukul 04.00 WIB, dua tim VBSS dikerahkan menuju lokasi. Saat tiba di lokasi pukul 06.00 WIB, tim VBSS KN. Tanjung Datu-301 berhasil membayangi dan mengawasi kelima kapal tersebut hingga meninggalkan perairan Batam dan bergerak menuju TSS (Traffic Separation Scheme) di Singapura.

Keberhasilan Bakamla RI dalam mengusir lima kapal ikan asal Tiongkok dari perairan Batam menunjukkan komitmen dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan melindungi sumber daya kelautan Indonesia. Tindakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mengawasi aktivitas illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, serta melindungi ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perikanan dan kelautan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SUSENAS) tahun 2023, sektor ini menyumbang sekitar 6,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi, illegal fishing juga berdampak negatif terhadap ekosistem laut. Kelautan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dan keberadaan aktivitas illegal fishing dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup berbagai jenis flora dan fauna laut. Oleh karena itu, tindakan pencegahan illegal fishing seperti yang dilakukan oleh Bakamla RI sangatlah penting untuk menjaga keberagaman hayati laut Indonesia.

Selain itu, upaya mencegah illegal fishing juga berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat pesisir. Mayoritas masyarakat pesisir Indonesia hidup dari sumber daya kelautan, baik sebagai nelayan maupun dalam usaha-usaha yang terkait dengan sektor kelautan. Aktivitas illegal fishing dapat merugikan masyarakat pesisir, baik dari segi ekonomi maupun sumber daya kelautan yang semakin menipis akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah gencar melakukan berbagai langkah untuk mencegah illegal fishing di perairan Indonesia. Ini termasuk peningkatan patroli oleh lembaga-lembaga terkait seperti Bakamla RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, kerja sama internasional juga menjadi kunci penting dalam mencegah illegal fishing, mengingat perlintasan kapal-kapal asing di perairan Indonesia sangatlah sering terjadi.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairannya. Tindakan keras terhadap pelanggaran di wilayah perairan Indonesia, termasuk illegal fishing, perlu terus dilakukan demi menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia. Melalui upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh Bakamla RI, diharapkan perairan Indonesia dapat terus aman dan damai, serta memberikan manfaat yang optimal bagi bangsa Indonesia.