Baju Impor Akan Dikenakan Pajak Ganda, Sri Mulyani Menunggu Langkah Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencana kebijakan proteksi untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terhadap arus barang impor yang akan segera diumumkan. Rencana tersebut disusun sesuai dengan hasil koordinasi antara Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.

Dua kebijakan yang akan diimplementasikan adalah Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk impor tekstil.

"Penerbitan peraturan kementerian keuangan akan didasarkan pada arahan beliau (sekali lagi menunjuk Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian)," ungkap Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Selasa (25/6/2024).

"Iya, jadi BMTP dan BMAD itu nanti tata caranya akan kita lakukan berdasarkan dari permintaan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan," tambahnya.

Upaya untuk melindungi industri TPT dalam negeri menjadi perhatian serius, terutama dalam menghadapi lonjakan impor barang serupa atau barang yang berkompetisi langsung. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah PP 34 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Tindakan Pengamanan yang bertujuan untuk mengatasi kerugian yang signifikan atau mencegah ancaman kerugian industri dalam negeri sebagai dampak dari peningkatan jumlah barang impor. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri yang terdampak untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Di sisi lain, Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) merupakan tindakan untuk mengenakan bea masuk terhadap barang-barang yang diimpor dengan cara dumping. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempertahankan keberlangsungan industri dalam negeri dari praktek dumping. Bea Masuk Antidumping juga merupakan salah satu bentuk Bea Masuk Tambahan yang diterapkan.

Sebelumnya, hasil dari rapat internal yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan telah menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui kebijakan pengenaan bea masuk BMTP dan BMAD untuk melindungi beberapa sektor industri.

"Dalam rapat tadi telah disepakati akan ada pengenaan bea masuk untuk TPT, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, dan keramik. BMTP dan Bea anti-dumping juga akan dikenakan. Saya akan mengadakan rapat lagi sore ini, semoga besok semuanya selesai, dan tiga hari setelah itu penerapan bea masuk BMTP dan bea anti-dumping bisa dilaksanakan," ungkap Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan.

Pengenaan pajak ganda terhadap baju impor dapat menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan industri tekstil dalam negeri. Dalam konteks globalisasi, perlindungan terhadap industri dalam negeri memiliki peran penting dalam memastikan kemandirian ekonomi suatu negara.

Pasar Tanah Abang, Jakarta, yang dikenal sebagai pusat perdagangan tekstil, juga akan mendapat dampak langsung dari kebijakan ini. Para pelaku usaha di pasar sepatutnya memahami perubahan kebijakan ini dan menyikapinya dengan strategi yang tepat guna menjaga kelangsungan usaha. Dengan begitu, kita dapat bersama-sama meraih kemajuan industri TPT di Indonesia.

Diharapkan langkah-langkah pemerintah ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif secara keseluruhan bagi industri dan ekonomi Indonesia. Kedepannya, diperlukan langkah-langkah strategis lainnya untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi industri TPT dalam negeri.

Keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menunggu hasil pembahasan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan menegaskan komitmen pemerintah dalam mengamankan industri TPT dalam negeri dari tekanan barang impor. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan industri TPT dalam negeri mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, sehingga dapat ikut serta memperkuat pilar ekonomi nasional yang lebih kokoh.

Keterlibatan berbagai pihak terkait, seperti pelaku industri TPT, asosiasi asosiasi tekstil, dan stakeholders lainnya diharapkan dapat terlibat aktif dalam memberikan masukan terkait pelaksanaan kebijakan ini. Dengan demikian, kebijakan proteksi bagi industri TPT dalam negeri dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi seluruh pihak yang terlibat.