Bahlil Sebut Prabowo Setuju Konsesi Tambang buat Ormas, Begini Penjelasan Gerindra

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto, memberikan restu untuk memberikan izin kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.

Menurut Dasco, pengelolaan tambang sebagai usaha yang halal dapat dijalankan oleh siapa pun, termasuk ormas keagamaan, selama tidak melanggar hukum yang berlaku. "Saya pikir soal pengelolaan tambang sebagai usaha yang sah dan halal itu terbuka buat siapa saja sepanjang tidak melanggar hukum," ujar Dasco kepada wartawan di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Jumat, 7 Juni 2024.

Dasco juga menilai bahwa jika ormas keagamaan tersebut memenuhi syarat untuk berusaha, maka tidak ada alasan untuk menolak pengelolaan tambang oleh mereka.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, telah menyebutkan bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah menyetujui pemberian izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang.

Gerindra secara konsisten mendukung prinsip kebebasan ekonomi asalkan tetap bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dasco Ahmad menegaskan bahwa pihaknya mendukung usaha apapun, termasuk pengelolaan tambang, selama hal tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Pengelolaan tambang merupakan usaha yang memerlukan perhatian khusus terkait lingkungan dan keselamatan kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan pemegang izin, termasuk ormas keagamaan, mematuhi semua ketentuan hukum dan standar keamanan dalam menjalankan usaha pertambangan.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa ormas keagamaan yang diberikan izin pengelolaan tambang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam mengelola tambang secara bertanggung jawab. Hal ini harus diikuti dengan pengawasan ketat dan evaluasi periodik untuk mencegah kerugian lingkungan dan kecelakaan kerja.

Hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga keseimbangan antara pemberian kesempatan kepada ormas keagamaan untuk berusaha, namun tetap memastikan bahwa kegiatan ekonomi tersebut tidak membahayakan lingkungan dan keamanan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap pemberian izin tambang dilakukan setelah melalui proses evaluasi yang ketat terhadap kelayakan dan kemampuan pihak yang akan mengelola tambang.

Dari perspektif ekonomi, memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang dapat dianggap sebagai langkah positif dalam mendukung inklusi ekonomi. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan penegakan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan pertanggungjawaban sosial.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah, melalui BKPM, untuk memastikan bahwa setiap izin tambang yang diberikan kepada ormas keagamaan didasari atas pertimbangan yang matang terkait aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan perlindungan hukum yang cukup serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan operasional tambang yang dilakukan oleh ormas keagamaan.

Menyikapi isu ini, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas terkait dengan dampak dari pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan. Dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap kegiatan tambang oleh ormas keagamaan juga merupakan hal yang penting sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan kerja.

Pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dan kompetensi ormas keagamaan dalam menjalankan usaha pertambangan, serta perencanaan mitigasi terhadap dampak lingkungan dan keselamatan kerja yang mungkin terjadi.

Sebagai partai politik, Gerindra juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyusun regulasi yang menyeluruh terkait dengan pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan mengawasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh ormas keagamaan.

Dalam hal ini, peran DPR juga menjadi penting dalam mengawasi implementasi dan pengawasan terhadap setiap izin tambang yang diberikan kepada ormas keagamaan. DPR perlu memastikan bahwa pemberian izin tersebut tidak hanya menguntungkan pihak ormas keagamaan, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.