Bahlil Protes Anggaran Kementerian Investasi Dipotong, Ancam Turunkan Target Investasi 2025

Pemerintah Indonesia belakangan ini tengah dihebohkan dengan pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang melakukan protes terhadap pemotongan anggaran Kementerian Investasi. Bahlil menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target investasi 2025. Tindakan protes yang dilakukan oleh Bahlil ini menuai perhatian luas dari masyarakat dan pelaku dunia usaha.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan protes saat membahas terkait pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR. Dia menyebut, anggaran yang disusun oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian PPN/Bappenas sangat kecil dan tidak sebanding dengan beban kerja untuk menarik investasi masuk ke Indonesia pada tahun 2025.

Adapun, pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2025 mencapai Rp681 miliar. Menurutnya, angka itu jauh lebih sedikit dengan DIPA TA 2024 sebesar Rp1,2 triliun dengan target investasi Rp1.600 triliun. Sementara, dengan pagu indikatif yang diberikan untuk tahun depan, target investasi yang diberikan sebesar Rp1.850 triliun.

Dalam menyikapi pemotongan anggaran yang mencuat ke publik, Bahlil membuat pernyataan yang cukup tegas. Ia mengancam akan menurunkan target investasi Indonesia di tahun 2025 jika kebijakan pemotongan anggaran tersebut tidak segera ditinjau ulang oleh pemerintah. Ancaman tersebut tentunya menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena target investasi tersebut merupakan salah satu indikator kinerja ekonomi yang menjadi sorotan baik dari dalam maupun luar negeri.

Penurunan target investasi Indonesia tentu akan berimplikasi luas terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta daya saing industri nasional. Oleh karena itu, protes yang disampaikan oleh Bahlil tidak hanya sekadar perihal anggaran, namun juga berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait dengan hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemotongan anggaran merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti. Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan pengalokasian anggaran dilakukan dengan pertimbangan matang dan tetap mengutamakan prioritas pembangunan nasional.

Meskipun demikian, Bahlil tetap bersikeras bahwa pemotongan anggaran Kementerian Investasi tidak dapat dianggap sebagai langkah yang bijaksana. Ia menekankan bahwa pentingnya menjaga momentum reformasi ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat investor, baik domestik maupun asing.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi terkait pemotongan anggaran Kementerian Investasi, tentunya kini menjadi sorotan publik untuk melihat bagaimana pemerintah akan merespons tuntutan dan protes yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia. Keberhasilan pemerintah dalam mengelola dinamika ini akan menjadi ukuran sekaligus tolok ukur dalam mencapai target investasi 2025, serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional..