Apakah Wisuda Sekolah TK hingga SMA Diperbolehkan? Ini Jawaban Mendikdasmen

Penyelenggaraan wisuda untuk jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) kini sepenuhnya menjadi kebijakan masing-masing sekolah. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, sebagai respons terhadap larangan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait penyelenggaraan wisuda di sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Keputusan Gubernur tersebut memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat, orang tua, dan pendidik.

Mu’ti dalam sebuah wawancara menegaskan, “Kembalikan saja ke sekolah masing-masing. Yang terpenting adalah bahwa penyelenggaraan ini tidak memberatkan, tidak dipaksakan, dan tidak menjadi suatu acara yang berlebihan.” Ia juga menekankan bahwa wisuda seharusnya tidak menjadi ajang formalitas yang mahal dan menguras biaya orang tua. Menurutnya, fenomena pencarian “wisudawan terbaik” di jenjang TK bisa menjadi contoh yang tidak perlu, karena sebenarnya semua anak TK memiliki keistimewaannya masing-masing.

“Semua anak TK itu baik dan hebat. Namun jika tetap ingin ada penghargaan, pastikan acaranya tidak berlebihan,” ujarnya. Melalui pernyataan tersebut, ia menggambarkan bahwa wisuda memiliki esensi yang lebih dalam sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan atas pencapaian anak-anak dalam melewati satu tahap pendidikan.

Mu’ti melanjutkan penjelasannya dengan menyoroti fungsi sosial dari wisuda, yang bisa mempererat hubungan antara orang tua, siswa, dan pihak sekolah. “Ada kemungkinan bahwa tidak semua orang tua pernah datang ke sekolah anaknya. Wisuda bisa menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk hadir, mengenal lingkungan sekolah, dan berinteraksi langsung dengan guru-guru,” tutur Mu’ti.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa meskipun wisuda memiliki makna penting, penyelenggaraannya hendaknya tetap sederhana dan tidak menjadi beban finansial bagi keluarga. Prinsip ini harus dipegang teguh agar tidak menciptakan kecemasan di kalangan orang tua terhadap biaya yang harus dikeluarkan untuk merayakan kelulusan anak.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi mengambil keputusan untuk melarang wisuda dan kegiatan study tour berbayar di sekolah-sekolah Jawa Barat sebagai upaya untuk meringankan beban ekonomi yang dihadapi orang tua. Kebijakan tersebut pun menjadi sorotan di masyarakat, mempengaruhi berbagai pandangan dari kalangan pendidik, orang tua, dan pihak berwenang lainnya. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan penyelenggaraan kegiatan pendidikan bisa lebih efisien dan bersahabat dengan kondisi ekonomi masyarakat, tanpa menghilangkan makna dari perayaan kelulusan.

Diskusi seputar kebijakan ini terus berkembang, mengingat pentingnya keselarasan antara pelaksanaan pendidikan, kesejahteraan orang tua, dan harapan siswa untuk merayakan pencapaian mereka dengan cara yang bermakna. Melalui dialog yang konstruktif, diharapkan akan ditemukan solusi terbaik yang dapat mengakomodasi semua pihak terkait.