Anggota DPR Ujang Iskandar Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi Modal BUMD di Kalimantan Tengah

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan penangkapan anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Ujang Iskandar terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hal tersebut disampaikan oleh Kapuspen Kejagung, Harli Siregar, kepada CNNIndonesia.com pada Jumat (26/7).

   Menurut Harli, kasus dugaan korupsi yang menjerat politikus NasDem tersebut terkait dengan penyimpangan dana penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Kotawaringin Barat.

"Penyimpangan Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat kepada Perusahaan Daerah (Perusda) Perkebunan Agrotama Mandiri," ungkapnya.

   Harli juga menjelaskan bahwa penangkapan Ujang dilakukan oleh Tim Tabur di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada sore hari.

"Diamankan oleh Tim Tabur di terminal 3 Soekarno-Hatta sekitar pukul 15.45 setelah kembali dari Vietnam. Nanti kita akan merilis informasi lebih lanjut," katanya.

   Sebelum menjabat sebagai anggota DPR, Ujang pernah menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat selama dua periode, yakni dari tahun 2005 hingga 2016. Keterlibatan Ujang dalam kasus dugaan korupsi yang menimpa BUMD ini menimbulkan kehebohan dan meningkatkan kekhawatiran akan tingkat korupsi di sektor pemerintahan.

Tidak hanya itu, kejadian ini juga membuat publik mempertanyakan proses seleksi calon pejabat di daerah, terutama terkait integritas dan kinerja pejabat publik yang seharusnya diutamakan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

   Penangkapan Ujang Iskandar juga menambah daftar panjang politikus yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, pada Mei 2023, rekannya dari Dapil Kalteng, Ary Egahni juga terjerat kasus korupsi dan posisinya digantikan oleh Ujang. Hal ini menggambarkan betapa besar persoalan korupsi yang masih menghantui dunia politik di Indonesia.

   Selain itu, kasus-kasus korupsi yang melibatkan politikus juga mencoreng citra partai politik yang terlibat. Penangkapan anggota DPR dari Fraksi NasDem ini menjadi catatan buruk bagi partai politik tersebut, yang seharusnya bertanggung jawab dalam memastikan kualitas dan integritas para kadernya.

Tingkat korupsi yang terus merajalela juga menunjukkan perlunya reformasi besar-besaran dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan BUMD serta memastikan transparansi dalam penggunaan dana publik untuk mencegah kasus-kasus korupsi semacam ini terulang di masa depan.

   Kejadian ini juga harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberantasan korupsi di seluruh lini pemerintahan dan lembaga negara. Seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, juga perlu ikut berperan aktif dalam memberantas korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.