Anggota DPR Tegur Menkes: Ada Sarjana Agama Jadi Kepala Puskesmas

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Suir Syam, yang juga menjabat sebagai Ketua Kaukus Kesehatan DPR, mengungkapkan keprihatinannya terkait adanya sarjana agama yang menjabat sebagai kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Menurut Syam, masalah ini menjadi cerminan tidak efektifnya desentralisasi pelayanan kesehatan di Indonesia, yang pada akhirnya melemahkan pengawasan pemerintah pusat terhadap instansi kesehatan.

Pada suatu rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Syam menyatakan bahwa sudah saatnya pemerintah mencabut kebijakan desentralisasi tersebut dan mengembalikan kewenangan pelayanan kesehatan ke tangan pemerintah pusat. Ia menilai bahwa kepala puskesmas yang tidak memenuhi kriteria seharusnya tidak dibiarkan menjabat, seperti halnya kasus sarjana agama yang menurutnya tidak tepat menempati posisi kepala puskesmas.

Syam tidak secara spesifik menyebutkan puskesmas mana yang dimaksud, namun dia membeberkan bahwa ada sarjana agama yang menduduki posisi tersebut karena keterlibatannya dalam tim sukses kepala daerah setempat. Selain masalah tersebut, Syam juga mengungkapkan kasus lain di mana seorang dokter hewan ditunjuk menjadi kepala rumah sakit.

Lebih lanjut, Syam juga mempertanyakan beberapa kebijakan kesehatan yang dianggapnya tidak berjalan dengan baik di daerah, seperti penanganan penyakit tuberkulosis (TBC). Menurutnya, meskipun pemerintah pusat telah merumuskan berbagai langkah penanganan, namun otoritas daerah memiliki keprihatinan berbeda terkait isu kesehatan.

Indonesia sendiri memiliki jumlah kasus TBC yang terbanyak di dunia, namun program penanganan penyakit ini tidak berjalan secara optimal di tingkat daerah. Syam menyoroti perbedaan sikap kepala daerah dalam memperhatikan isu kesehatan, di mana ada yang sangat peduli, ada yang tidak memperdulikan, bahkan ada yang hanya mencari keuntungan pribadi.

Melalui ungkapannya, Syam mendorong agar pelayanan kesehatan kembali ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat. Dia juga mengajukan usulan agar DPR membahas perubahan aturan untuk mewujudkan hal tersebut.

Keberadaan sarjana agama dan dokter hewan yang menjabat sebagai kepala puskesmas dan rumah sakit menjadi sorotan utama dalam pernyataan Syam. Selain itu, isu desentralisasi dalam pelayanan kesehatan di Indonesia juga menjadi pembahasan utama yang dicoba dihadirkan oleh Syam dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.

Dalam konteks ini, penting untuk merumuskan suatu pemikiran yang mengedepankan profesionalitas dalam manajemen kesehatan di tingkat lokal. Meskipun desentralisasi pelayanan kesehatan memiliki beberapa manfaat dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, namun harus diiringi dengan kontrol dan pengawasan yang efektif untuk memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap kualifikasi kepala puskesmas dan kepala rumah sakit juga perlu menjadi perhatian, sehingga proses seleksi dan penempatannya dapat lebih terjamin profesionalitas dan akuntabilitasnya.