Anggaran IKN Tidak Ada, Menteri PU Sebut Anggarannya Diblokir Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo baru-baru ini menyampaikan berita yang cukup mengecewakan mengenai anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025. Menurutnya, saat ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk proyek ambisius tersebut. Dody mengungkapkan bahwa seluruh anggaran Kementerian PU saat ini masih diblokir oleh Kementerian Keuangan, yang tentunya menghambat pelaksanaan rencana pembangunan IKN.

Dalam keterangannya, Dody menjelaskan latar belakang pemblokiran ini terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres tersebut mengatur mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2025. Dampaknya, anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 hanya tersisa sebesar Rp29,57 triliun—angka yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran awal yang mencapai Rp110,95 triliun.

Dody mengaku bahwa saat ini tidak ada realisasi anggaran untuk IKN. Ia menegaskan, "Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita di blokir semua. Anggarannya tidak ada," ujarnya saat ditemui di kompleks DPR RI pada 6 Februari 2025. Namun, dia menekankan pentingnya untuk segera melakukan komunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai kebutuhan dana untuk mendanai program-program yang dianggap krusial. Ia pun berharap ada penambahan anggaran dari Kementerian Keuangan yang bisa mengakomodasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang sedang berjalan. "Kalau bisa minta tambahan anggaran Rp1.000 triliun, kenapa tidak," lanjutnya.

Lebih jauh, Dody mengakui bahwa saat ini belum ada rencana untuk kunjungan ke lokasi IKN guna meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar akibat keterbatasan anggaran. "Kita urusin anggaran dulu. Nanti lah gampang ke IKN," ujarnya menuturkan bahwa prioritas mereka adalah menyelesaikan masalah anggaran yang ada.

Sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran, Dody merinci sekitar sepuluh kegiatan yang terpaksa dibatalkan, termasuk pembatalan proyek fisik dengan metode Single Years Contract (SYC) dan Multi Years Contract (MYC) yang menggunakan dana dari rupiah murni. Selanjutnya, beberapa kegiatan lain juga terkena dampak, seperti pembelian alat baru yang tidak mendesak, pembatasan perjalanan dinas baik domestik maupun internasional, serta pelaksanaan kegiatan seremonial yang dianggap tidak prioritas. Pengurangan penggunaan alat tulis kantor (ATK) secara signifikan serta pembatalan rapat dan seminar yang bersifat tatap muka juga menjadi langkah efisiensi yang diambil oleh kementerian.

Belanja operasional dan non-operasional seperti layanan perkantoran, pemeliharaan, hingga sewa kendaraan, juga dikenakan penghematan lebih ketat, termasuk pengurangan honorarium untuk kegiatan serta jasa konsultan. Semua langkah tersebut diambil demi memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan terfokus.

Selama masa-masa sulit ini, Dody dan pihak Kementerian PU terus berupaya keras untuk mendapatkan dukungan anggaran lebih dari Kementerian Keuangan sehingga proyek pembangunan infrastruktur penting dapat kembali berjalan sesuai rencana tanpa adanya kendala lebih lanjut.