Alokasi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis: Prioritas Kesejahteraan Anak Sekolah

Program makan bergizi gratis dengan anggaran awal sebesar Rp 15.000 per anak sekolah nampaknya tengah mengalami potensi perubahan. Kondisi ini dipengaruhi oleh alokasi anggaran yang telah dipatok, sehingga implementasinya menjadi fleksibel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, "Nanti implementasi kan punya fleksibilitas," saat diwawancara di kantornya, Jakarta, pada Selasa, 16 Juli 2024. Perubahan tersebut tidak lepas dari usulan alokasi anggaran program makan bergizi gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang mencapai Rp 71 triliun.

Meskipun demikian, angka alokasi tersebut masih tetap dipertahankan dalam RAPBN, demikian disampaikan oleh Airlangga. Hal ini menarik perhatian Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, yang menyampaikan potensi perubahan alokasi anggaran makan bergizi gratis dalam acara Mandiri Market Outlook 2024. Heriyanto juga mengungkapkan bahwa telah berdiskusi dengan tim ekonom Prabowo-Gibran terkait alokasi Program Makan Bergizi Gratis. "Menurut saya menarik buat saya adalah setelah dikomunikasikan angka itu Rp 71 triliun, kemudian tugasnya presiden elected ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa gak diturunin lebih hemat dari Rp 15.000, mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kah? kira-kira begitu," ujar Heriyanto.

Prabowo, demikian diungkapkan oleh Heriyanto, ingin memastikan bahwa program makan bergizi gratis dapat menyentuh setiap anak sekolah di Indonesia secara maksimal. "Yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu, keterbatasan di dalam Rp 71 triliun itu," tandasnya.

Alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang mencapai Rp 71 triliun seharusnya membuka ruang untuk memastikan bahwa anak-anak sekolah di Indonesia menerima makanan bergizi yang memadai setiap harinya. Dengan alokasi yang besar, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif dalam memberikan asupan gizi yang seimbang bagi anak-anak. Namun, potensi perubahan alokasi anggaran ini juga menunjukkan adanya upaya untuk menjaga efisiensi pengeluaran dalam program kesejahteraan anak sekolah ini.

Pertimbangan untuk menurunkan biaya makanan per hari dari Rp 15.000 menjadi Rp 9.000 atau bahkan Rp 7.500, sebagaimana diungkapkan oleh Heriyanto, harus didukung oleh analisis yang teliti terkait dampaknya terhadap kualitas dan kuantitas asupan gizi yang diterima anak-anak sekolah. Selain itu, perubahan alokasi anggaran ini juga seharusnya diikuti oleh langkah-langkah pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan asupan gizi yang memadai sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.

Dalam konteks ini, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi anggaran tidak mengorbankan kualitas dan kuantitas makanan bergizi yang disediakan kepada anak-anak sekolah. Langkah-langkah evaluasi secara periodik akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa program ini tetap berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan anak sekolah.

Program makan bergizi gratis seharusnya menjadi prioritas utama dalam memastikan bahwa anak-anak sekolah di Indonesia menerima asupan gizi yang memadai setiap harinya. Oleh karena itu, perubahan alokasi anggaran seharusnya diperlakukan secara bijaksana dan didukung oleh analisis yang menyeluruh terhadap dampaknya terhadap kesejahteraan anak-anak.