Alasan Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Tambang Ormas Keagamaan
Tanggal: 4 Agu 2024 19:20 wib.
Pengurus Pusat Muhammadiyah akhirnya meresmikan penerimaan izin tambang dari pemerintah. Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung, menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa salah satu organisasi keagamaan tertua di Indonesia akhirnya menerima izin tambang untuk organisasi keagamaan dari pemerintah.
Menurut Azrul, salah satu alasan utama dalam menerima izin tambang adalah karena Indonesia saat ini belum dapat melakukan transisi energi. Ia memandang bahwa dunia akan mengalami kegelapan jika manusia meninggalkan penggunaan batu bara sebagai sumber energi. Oleh karena itu, Muhammadiyah akan merencanakan dan memulai proses transisi energi di masa depan, seiring dengan kegiatan tambang yang akan dilakukan.
Azrul menjelaskan, "Maka sembari tambang ini dikerjakan, Muhammadiyah akan merencanakan, ke depan harus dimulai transisi energi. Jadi kita harus bekerja keras, menemukan teknologi-teknologi baru, sehingga dalam beberapa puluh tahun ke depan, kita tidak lagi tergantung kepada batu bara." Pernyataan ini mengindikasikan kesadaran Muhammadiyah akan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya energi yang tidak ramah lingkungan.
Disamping itu, Muhammadiyah juga memiliki niatan untuk memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan tambang di masa depan. Azrul tidak ingin Muhammadiyah terlibat dalam praktik pertambangan yang sembrono dan berisiko menimbulkan masalah lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Muhammadiyah berencana untuk melakukan pertambangan dengan program 'tambang hijau'. Salah satu upaya yangakan dilakukan adalah dengan melakukan restrukturisasi dan pendayagunaan kembali lahan-lahan pertambangan setelah selesai digali.
"Termasuk nanti pasca tambang. Kita akan mengembalikan lagi. Masyarakat yang berada di sana akan kita berdayakan. Muhammadiyah akan berperan sebagai contoh yang baik, memberikan edukasi kepada mereka yang sudah terlibat dalam bisnis pertambangan," jelas Azrul. Hal ini mengindikasikan komitmen Muhammadiyah dalam memastikan keberlanjutan sosial dan lingkungan dari praktik pertambangan yang akan dilakukannya.
Lebih lanjut, Azrul mengungkapkan bahwa saat ini Muhammadiyah sedang dalam posisi ditawari untuk mendapatkan hak izin tambang dari pemerintah. Pemerintah diyakini memiliki pertimbangan khusus dalam memberikan izin ini, seperti pengakuan atas jasa-jasa Muhammadiyah terhadap negara selama ini. Meskipun begitu, Azrul mengakui bahwa awalnya Muhammadiyah masih melakukan kajian mendalam ketika wacana ini mulai muncul ke publik.
Menurutnya, Muhammadiyah telah melakukan kajian yang mendalam dari berbagai aspek, seperti ekonomi, bisnis, sosial, budaya, hukum, hak asasi manusia, dan lingkungan dalam tiga tahun terakhir. "Praktisi, pakar tambang, ahli hukum, ahli lingkungan, dan lain-lain. Dari kajian-kajian yang mendalam yang kita lakukan, tidak satu atau dua kali, melainkan berkali-kali. Akhirnya Muhammadiyah memutuskan untuk mengambil tambang," ungkapnya.
Selanjutnya, Azrul menyatakan bahwa Muhammadiyah akan membentuk perseroan terbatas (PT) apabila nantinya sudah mendapatkan lokasi tambang yang jelas dari pemerintah. Oleh karena itu, Muhammadiyah harus mempersiapkan langkah-langkah bisnis ini dengan matang karena pertambangan merupakan bisnis jangka panjang yang memerlukan perencanaan yang cermat.
Azrul juga menegaskan bahwa banyak warga Muhammadiyah yang memiliki kapasitas untuk menjalankan bisnis pertambangan, serta kader-kader Muhammadiyah juga telah terlibat dalam bisnis ini. "Itu tidak kalah dari segi sumber daya manusia dan keuangan. Muhammadiyah juga memiliki mitra-mitra strategis. Jika Muhammadiyah terlibat dalam bisnis tambang, prosesnya akan lebih terkontrol," tambahnya.
Penerimaan izin tambang oleh Muhammadiyah menjadi perhatian banyak pihak. Terlebih, dengan adanya rencana transisi energi yang diusung, inovasi-inovasi teknologi terbaru dan praktik pertambangan yang ramah lingkungan menjadi aspek yang perlu diperhatikan dengan serius.