Alasan Mengapa Efisiensi Anggaran Berlanjut ke 2026

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di Indonesia akan tetap berlanjut hingga tahun anggaran 2026. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah forum penting yaitu Rapat Paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada tanggal 20 Mei 2025. Dalam momen tersebut, Sri Mulyani menekankan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2026 akan didasarkan pada evaluasi dari langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan selama ini. "Kami akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi, dan penyusunan APBN 2026 ini akan memakai seluruh evaluasi yang telah kami lakukan di tahun ini," tutur Sri Mulyani.

Pelaksanaan efisiensi anggaran ini didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang sudah rampung pada 7 Maret 2025. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengarahkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga hingga mencapai Rp 256,1 triliun, serta efisiensi dalam pos transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun. Anggaran yang sangat besar ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam mengelola keuangan dan memprioritaskan penggunaan anggaran secara bijaksana.

Salah satu alasan utama mengapa kebijakan efisiensi anggaran harus diteruskan adalah adanya keterbatasan dalam APBN sebagai alat fiskal. Dengan kondisi yang demikian, pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara selektif dan fokus pada sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional serta yang benar-benar memerlukan dukungan dari pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sri Mulyani mengingatkan bahwa pendekatan selektif dalam pengalokasian anggaran ini sangat penting agar APBN dapat berfungsi optimal, terutama dibandingkan dengan potensi ancaman yang datang baik dari faktor global maupun domestik. Efisiensi yang dilakukan juga bertujuan untuk menjaga peran APBN sebagai instrumen counter cyclical yang dapat merespons dinamika ekonomi dan memberikan perlindungan bagi masyarakat serta dunia usaha. Dengan demikian, harapannya adalah APBN dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan yang ada.

Dalam rapat paripurna DPR tersebut, pemerintah juga memperkirakan alokasi anggaran belanja untuk tahun 2026 antara 14,19 persen hingga 14,75 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, target defisit fiskal untuk tahun tersebut diproyeksikan berada di kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen dari PDB. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keuangan negara tetap sehat dan mampu menjalankan fungsi-fungsinya.

Alokasi anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai antara Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun, sementara sektor kesehatan ditargetkan mendapatkan anggaran sebesar Rp 181 triliun hingga Rp 228 triliun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian yang besar terhadap sektor-sektor penting yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Sri Mulyani telah menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026 kepada DPR pada 20 Mei 2025. Dokumen ini menjadi fondasi awal dalam menyusun APBN 2026 dan mencerminkan komitmen pemerintah untuk tetap transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. 

Keseluruhan upaya ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga kesinambungan dalam kebijakan anggaran di Indonesia dan menunjukkan betapa kompleks dan dinamisnya pengelolaan ekonomi negara.