Alasan Buruh Tolak Tapera Belum Tentu Punya Rumah Setelah Pensiun
Tanggal: 8 Jun 2024 04:09 wib.
Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian tempat tinggal bagi para buruh yang telah pensiun. Namun, program ini mendapat penolakan dari sebagian besar buruh, karena mereka memiliki beberapa alasan yang cukup kuat. Mereka serukan kala mengikuti aksi unjuk rasa menolak Tapera di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
Salah satu alasan utama yang menjadi faktor penolakan buruh terhadap program Tapera adalah kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana tersebut. Massa buruh menolak aturan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) lantaran tidak ada jaminan mereka bisa mendapatkan rumah di masa tua. Buruh cenderung merasa was-was dan tidak yakin apakah dana yang mereka tabungkan nantinya akan benar-benar dapat digunakan untuk memiliki rumah setelah pensiun. Hal ini dapat disebabkan oleh pengalaman buruk terhadap program-program serupa di masa lalu atau adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana pemerintah.
Selain itu, beberapa buruh juga merasa bahwa kontribusi yang harus mereka berikan untuk program Tapera terlalu tinggi dan membebani. Mereka merasa bahwa dengan upah yang relatif rendah, kontribusi untuk Tabungan Perumahan Rakyat yang diwajibkan akan mengurangi daya beli mereka secara keseluruhan. Hal ini menjadi alasan kuat bagi mereka untuk menolak program tersebut, karena mereka lebih memilih untuk menggunakan pendapatan mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka berpendapat, sebaiknya pemerintah menyediakan rumah terlebih dahulu sebelum buruh membayar iuran.
Terdapat juga ketidakpastian terkait manfaat yang akan diperoleh oleh buruh setelah pensiun melalui program Tapera. Beberapa buruh meragukan bahwa mereka akan mendapatkan manfaat yang sesuai dengan kontribusi yang sudah mereka berikan selama ini. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran yang wajar, mengingat proses birokrasi dan distribusi dana pemerintah yang terkadang tidak transparan.
Penolakan buruh terhadap program Tapera memberikan dampak yang serius terhadap keamanan tempat tinggal mereka setelah pensiun. Banyak buruh yang pada akhirnya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak setelah mereka tidak bekerja lagi.
Pemerintah perlu memperhatikan alasan-alasan tersebut dan mencari solusi yang dapat meningkatkan kepercayaan buruh terhadap program Tapera. Transparansi dalam pengelolaan dana, penyesuaian kontribusi yang lebih meringankan bagi buruh, serta jaminan manfaat yang jelas setelah pensiun adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam merancang ulang program ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa program Tapera dapat diterima oleh para buruh dan memberikan manfaat yang nyata bagi masa pensiun mereka.