Airlangga Klaim Indonesia Menjadi Negara Pertama yang Diundang Negosiasi Tarif Trump

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini mengumumkan bahwa Indonesia berkesempatan menjadi salah satu negara pertama yang diundang untuk bernegosiasi mengenai tarif resiprokal atau tarif timbal balik yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pengumuman ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung dalam Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Pertemuan dengan Pemerintah AS terkait tarif perdagangan, yang dilaksanakan di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta pada Senin, 14 April 2025.

"Saya ingin menegaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat undangan pertama ke Washington. Ini jelas menunjukkan upaya pemerintah Indonesia dalam menjalin komunikasi yang baik dengan pihak AS," ungkap Airlangga. Melalui sambungan daring, dia menyampaikan bahwa delegasi dari Indonesia akan bertolak ke AS pada tanggal 16 hingga 23 April 2025, untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) serta sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan.

Seiring dengan persiapan kunjungan tersebut, Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sebelumnya telah mengirimkan surat resmi yang ditujukan kepada USTR serta kementerian AS lainnya. Tindakan ini merupakan langkah proaktif yang diambil untuk menyiapkan dasar pembicaraan yang konstruktif. Diketahui juga bahwa Trump memutuskan untuk menunda implementasi tarif resiprokal selama 90 hari, yang berarti akan berlaku mulai Senin, 9 Juni 2025.

Menjelang pertemuan penting ini, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah proposal non-kertas yang mencakup isu-isu penting seperti tarif, kerja sama perdagangan, investasi, dan Non-Tariff Measures (NTMs), yang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Dalam kesempatan ini, Airlangga juga menekankan rencana Indonesia untuk merelaksasi berbagai kebijakan ekspor-impor terhadap AS dengan target membeli komoditas dari AS senilai antara 18 hingga 19 miliar dolar AS.

Diskusi yang akan dilaksanakan tersebut juga akan mencakup rencana investasi AS di Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara. Lebih lanjut, Airlangga juga membahas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, yang berfokus pada pembentukan satuan tugas (satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perluasan lapangan kerja, serta satgas deregulasi yang saat ini masih dalam tahap pematangan.

"Semua langkah ini diharapkan dapat berjalan secara paralel. Kami bercita-cita untuk menghasilkan sejumlah kebijakan dalam waktu dekat, termasuk pembentukan satgas PHK dan deregulasi," tambahnya. Airlangga juga menyebutkan bahwa pihaknya sedang mencari peluang-peluang yang lebih mudah diakses, yang ia sebut sebagai "low-hanging fruit," untuk segera diwujudkan dalam bentuk paket kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan cepat. 

Dengan diskusi ini, diharapkan tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi Indonesia dalam konteks perdagangan internasional, tetapi juga turut serta dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik, yang akan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.