Air Bersih Semakin Langka di Kota, Rakyat Dibiarkan Mengais Tetesan?

Tampang.com | Di tengah deretan apartemen dan gedung pencakar langit, warga Jakarta, Bekasi, hingga Surabaya masih harus membeli air bersih galonan untuk mandi dan mencuci. Ironi ini memperjelas satu fakta: krisis air bersih di kawasan urban bukan lagi potensi ancaman, tapi kenyataan yang makin mengkhawatirkan.

Pasokan Tak Sebanding dengan Jumlah Penduduk
Menurut data Kementerian PUPR 2025, hanya 23% warga perkotaan yang terlayani oleh sistem PDAM secara lancar. Sisanya bergantung pada sumur bor, air isi ulang, atau bahkan air permukaan yang tak layak pakai. Ini terjadi karena urbanisasi cepat tidak dibarengi dengan infrastruktur air bersih yang memadai.

“Setiap minggu kami beli air tangki karena air sumur makin keruh dan asin,” ujar Suryani, warga utara Jakarta.

Eksploitasi Air Tanah dan Krisis Ekologis
Konsumsi air tanah tanpa kontrol memperparah penurunan muka tanah dan krisis ekologis. Menurut WALHI, penyebab utamanya adalah lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap industri serta pembangunan properti skala besar yang menggunakan air secara masif.

PDAM Lemah, Swasta Menguasai
Layanan PDAM banyak dikeluhkan karena debit rendah dan kualitas buruk. Akibatnya, swasta masuk dan mengambil alih sektor air bersih, tapi dengan tarif tinggi. Ini menimbulkan ketimpangan akses air antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.

Pemerintah Minim Terobosan
Solusi dari pemerintah sejauh ini masih normatif: rencana SPAM regional, revitalisasi waduk, dan himbauan hemat air. Namun implementasinya lamban dan tak menyentuh kebutuhan warga secara langsung.

Menurut ahli tata kota, Dr. Rayhan Fitri, “Air bersih adalah hak dasar. Negara harus hadir dengan kebijakan konkret, bukan hanya retorika pembangunan berkelanjutan.”

Tantangan Meningkat, Aksi Harus Nyata
Krisis air di kota bukan soal kekurangan sumber semata, tapi kegagalan tata kelola dan keberpihakan. Butuh langkah radikal, mulai dari pembatasan eksploitasi air tanah, investasi layanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber air lokal.