AGI Dorong Pemerintah Terapkan Kebijakan Gim Berdasarkan Edukasi, Bukan Pelarangan Total

Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia (AGI), Shafiq Husein, menegaskan bahwa kebijakan terkait pelarangan gim online sebaiknya mengedepankan pendekatan berbasis edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, bukan sekadar melakukan pemblokiran menyeluruh. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai respons terhadap keputusan pemerintah yang melarang permainan Roblox, khususnya bagi anak-anak.

Shafiq memahami bahwa pelarangan Roblox dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan konten yang dianggap tidak sesuai untuk anak. Ia pun mendukung upaya melindungi generasi muda dari pengaruh negatif gim, namun menilai bahwa langkah pelarangan total tidaklah efektif untuk mengatasi masalah secara berkelanjutan. Menurutnya, solusi yang lebih tepat adalah melakukan dialog terbuka antara pemerintah, komunitas gim, orang tua, dan pelaku industri untuk membangun kebijakan yang seimbang.

Ia mengusulkan agar kebijakan pengaturan gim mencakup penguatan pengawasan orang tua, penerapan sistem klasifikasi usia yang jelas, serta peningkatan literasi digital. Dengan langkah-langkah tersebut, anak-anak dapat tetap menikmati hiburan digital secara aman, sementara industri gim nasional tetap tumbuh dan berinovasi. Menurut Shafiq, Roblox justru memiliki potensi besar untuk mengembangkan keterampilan kreatif dan teknis, seperti pemrograman, desain gim, dan kerja sama digital, yang dapat menjadi bekal berharga bagi masa depan anak muda Indonesia.

Shafiq mencontohkan bahwa banyak pengembang gim muda Indonesia yang memulai kariernya melalui Roblox. Platform ini bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga wadah edukasi teknologi yang memungkinkan penggunanya untuk belajar menciptakan, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. Karena itu, ia memandang pentingnya pendekatan yang lebih konstruktif agar potensi tersebut tidak terhambat oleh kebijakan yang terlalu membatasi.

Sebagai bentuk komitmen, AGI menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang bijak, terarah, dan bersifat edukatif. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, inklusif, dan memberi manfaat bagi perkembangan generasi muda di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait telah menyepakati untuk memblokir sejumlah gim online yang mengandung unsur kekerasan karena dinilai berpotensi membahayakan anak-anak. Data dari Komisi X DPR RI menunjukkan bahwa sekitar 65 persen siswa di Indonesia menghabiskan setidaknya empat jam setiap hari untuk bermain gim daring, di luar waktu yang dihabiskan untuk mengakses media sosial. Kondisi ini dikhawatirkan memengaruhi kesehatan fisik serta prestasi akademik para siswa.

Shafiq menilai bahwa data tersebut memang menjadi perhatian serius, namun penanganannya harus dilakukan dengan strategi yang komprehensif. Edukasi digital, pendampingan, dan pelibatan komunitas dinilai akan jauh lebih efektif untuk mengatasi risiko ketergantungan gim dibandingkan dengan sekadar melakukan pemblokiran penuh.