30 Lembaga Internasional Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Kontras Serahkan Dokumen ke Mensos

Tampang.com | Jakarta, 15 Mei 2025 Kontroversi usulan gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali memanas. Kali ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyampaikan penolakan resmi yang didukung oleh 30 lembaga internasional.

Dukungan Internasional terhadap Penolakan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Menurut Jane Rosalina, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, penolakan itu disampaikan dalam bentuk joint statement yang telah ditandatangani oleh 30 lembaga dari berbagai negara. Pernyataan sikap tersebut telah diserahkan secara resmi kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat pertemuan di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis (15/5/2025).


"Kami juga mendapat dukungan dari masyarakat internasional untuk menolak gelar pahlawan kepada Soeharto. Joint statement ini sudah kami serahkan," ungkap Jane.


Kontras Serahkan Tiga Dokumen Penolakan

Dalam kesempatan itu, Kontras, yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas), menyerahkan tiga dokumen penolakan kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut berisi:



Rujukan hukum


Argumentasi moral dan historis


Dukungan masyarakat sipil dalam dan luar negeri



Jane menyampaikan harapannya agar aspirasi penolakan ini juga menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.

Respons Mensos: Semua Masukan Akan Dipertimbangkan

Saifullah Yusuf, selaku Menteri Sosial, menyatakan bahwa kementeriannya terbuka terhadap semua masukan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa seluruh usulan dan penolakan akan melalui mekanisme penilaian yang dilakukan oleh tim ahli, yang terdiri dari akademisi, sejarawan, dan tokoh masyarakat.


"Kami menerima masukan melalui prosedur resmi, dari masyarakat ke pemerintah daerah lalu ke pusat," ujarnya.


Nama-nama Lain yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Selain Soeharto, terdapat beberapa tokoh lain yang juga diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional tahun ini, antara lain:



KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur)


Sansuri (Jawa Timur)


Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah)


Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh)


KH Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat)



Sedangkan empat nama baru yang turut diusulkan adalah:



Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali)


Deman Tende (Sulawesi Barat)


Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara)


KH Yusuf Hasim (Jawa Timur)



Aksi Kamisan hingga Sorotan Publik

Penolakan terhadap usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto juga disuarakan melalui berbagai aksi, termasuk Aksi Kamisan. Para aktivis menilai pemberian gelar tersebut sebagai upaya mengaburkan sejarah pelanggaran HAM di masa Orde Baru.