1,8 Juta Keluarga Dikeluarkan dari Daftar Penerima Bansos: Gus Ipul Tegaskan Bantuan Tepat Sasaran

Tampang.com | Sebanyak 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) resmi dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun 2025. Hal ini diumumkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai bagian dari proses pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) demi memastikan bantuan tepat sasaran.

“Artinya kita ini mengalihkan bansos kepada mereka yang lebih berhak untuk menerima,” kata Gus Ipul di kantornya, Rabu (28/5/2025). “Jadi ini ada pengalihan setelah dengan adanya DTSEN ini,” tambah Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan bahwa penghapusan 1,8 juta KPM tersebut dilakukan karena mereka tergolong dalam kelompok masyarakat di atas Desil 5, atau bukan termasuk kategori miskin dan rentan berdasarkan pemetaan data terbaru. Desil adalah pengelompokan masyarakat dengan perhitungan 10%. Angka 0 sampai 10% masuk Desil 1, angka 11 sampai 20% masuk Desil 2, dan seterusnya. Desil 1 hingga 4 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Sementara, desil 5 sampai dengan 10 merupakan masyarakat tingkat menengah ke atas.

“Yang 1,8 juta ini sudah pasti KPM yang tidak perlu lagi menerima bansos. Karena sasaran utama kita adalah Desil 1, yakni kelompok miskin ekstrem. Kalau tidak ada di Desil 1, baru ke Desil 2, dan seterusnya,” jelasnya.

Langkah ini dilakukan agar anggaran bansos benar-benar menyasar masyarakat miskin dan rentan, serta mencegah "inclusion error" atau kesalahan penyaluran kepada orang yang seharusnya tidak layak menerima. Gus Ipul juga menegaskan bahwa masyarakat yang merasa berhak namun tidak lagi terdata sebagai penerima bansos masih bisa mengajukan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos. “Kalau BPS menyatakan bahwa ini layak menerima, maka akan kita berikan bantuannya pada tiga bulan berikutnya. Jadi memang ada proses,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data versi terbaru juga menemukan banyak data yang tidak lagi valid. Ini termasuk 785.000 warga yang sudah meninggal, di mana sekitar 500.000 di antaranya masih tercatat dalam data versi lama. “Itu semua langsung kami bersihkan di versi 2. Karena dalam beberapa bulan bisa saja ada yang meninggal, lahir, atau pindah rumah. Itu semua akan terekam di DTSN yang baru,” kata Amalia.

Gus Ipul menambahkan bahwa bantuan sosial tidak hanya menjadi respons sementara, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat menuju graduasi dari kemiskinan. “Presiden ingin bansos ini ada tindak lanjutnya. Tidak hanya bantuan, tapi juga pemberdayaan. Kalau sudah mandiri, penghasilan di atas UMK, maka mereka akan keluar dari daftar penerima,” tutup Gus Ipul.