Upaya Menlu Retno Marsudi Berkunjung ke Palestina Ditolak Israel

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah berulang kali mencoba untuk melawat ke Palestina, namun semua upaya tersebut selalu mengalami penolakan dari pihak Israel. Hal ini dikonfirmasi oleh Dirjen Asia, Pasifik, Afrika Kemlu, Abdul Kadiri Jailani, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Pusat pada Senin (22/7). Konferensi tersebut diadakan dalam rangka merespons putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa pendudukan Israel di Tepi Barat dan Gaza di Palestina merupakan tindakan ilegal.

Menurut Abdul Kadir, keinginan untuk mengunjungi Palestina selalu ada, namun Menlu Retno telah beberapa kali mencoba namun selalu gagal mendapatkan izin. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wilayah Tepi Barat dan Gaza di Palestina merupakan wilayah milik Palestina, namun akibat pendudukan Israel, semua izin untuk memasuki wilayah tersebut berada di bawah kendali otoritas Israel. Abdul menegaskan bahwa siapapun yang ingin memasuki wilayah Tepi Barat dan Yerusalem harus mendapatkan izin dari Israel.

Menlu Retno mengakui bahwa ia enggan berurusan langsung dengan Israel untuk meminta izin tersebut. Menurutnya, pembahasan mengenai izin ini baru akan dilakukan jika komunikasi dilakukan dengan pihak Palestina. Retno juga menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin mengajukan permintaan izin kepada Israel, kecuali jika izin tersebut diberikan langsung oleh pihak Palestina yang memiliki kewenangan atas wilayah tersebut.

Dalam penelusuran kumparan, diketahui bahwa pada tahun 2016, Retno dijadwalkan untuk melawat ke Ramallah, Palestina yang berada di Tepi Barat untuk melantik Konsul Kehormatan RI untuk Palestina. Namun, Israel menolak memberikan izin overflight bagi helikopter Angkatan Udara Yordania yang akan membawa Menlu Retno dan rombongan ke Ramallah.

Ketidakmampuan Menlu Retno Marsudi untuk mengunjungi Palestina merupakan salah satu contoh konkret dari kendala diplomatik yang dihadapi oleh Indonesia dalam menyuarakan isu Palestina. Meskipun memiliki sikap yang jelas dalam mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia terkendala oleh kenyataan politik dan hukum internasional yang memberikan kekuasaan kepada Israel dalam membatasi akses ke wilayah Palestina.

Keengganan Indonesia untuk berurusan langsung dengan Israel dalam hal izin kunjungan ke Palestina juga mencerminkan pendekatan diplomasi Indonesia yang tetap mempertahankan integritasnya dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Kemendagri Indonesia telah menegaskan bahwa upaya untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Palestina merupakan prioritas utama dalam membantu Palestina memperoleh keadilan dan kedaulatan atas wilayahnya.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk terus menjalankan perannya sebagai mediator dan pendukung kemerdekaan Palestina. Selain memperjuangkan hak-hak Palestina di forum-forum internasional, Indonesia juga dapat memanfaatkan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain untuk memperjuangkan hak-hak Palestina, termasuk dalam hal akses ke wilayah Palestina.

Dalam konteks ini, Indonesia dapat bekerja sama dengqn negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Melalui diplomasi multilateral, Indonesia dapat memberikan tekanan politik terhadap Israel untuk menghormati kedaulatan Palestina serta membantu membuka akses internasional ke wilayah Palestina. Hal ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam menyuarakan isu Palestina di tingkat internasional.

Dengan adanya penolakan terhadap upaya Menlu Retno Marsudi untuk mengunjungi Palestina, Indonesia dituntut untuk terus mencari solusi diplomasi yang efektif dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Diplomasi yang proaktif dan berkelanjutan akan memungkinkan Indonesia untuk tetap memainkan peran penting dalam upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

Dalam hal ini, Indonesia dapat memperkuat kerjasama dengan negara-negara seperti Malaysia, Turki, dan negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa dalam isu Palestina. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan keamanan, sehingga dapat memberikan tekanan yang lebih besar terhadap Israel dalam mendukung kemerdekaan Palestina.