UMKM Berguguran di Awal Tahun, Ekonomi Rakyat Terancam Melemah!

Tampang.com | Di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, banyak pelaku UMKM justru kembali menghadapi badai. Sejak awal 2025, data internal asosiasi UMKM mengindikasikan ratusan ribu usaha mikro dan kecil tutup permanen karena tidak mampu bertahan menghadapi lonjakan biaya produksi dan melemahnya daya beli masyarakat.

Harga Bahan Baku Naik, Operasional Makin Sulit

Salah satu penyebab utama jatuhnya banyak UMKM adalah melonjaknya harga bahan baku dan energi. Biaya listrik, bahan bakar, hingga bahan mentah produksi seperti plastik, kain, dan bahan makanan mengalami kenaikan yang signifikan sejak kuartal pertama tahun ini.

“Sekarang kami bukan hanya kesulitan menjual, tapi juga tidak mampu produksi karena ongkos terus membengkak,” keluh Dwi, pemilik usaha makanan ringan di Cirebon. Ia mengaku telah merumahkan lima dari tujuh karyawannya dalam dua bulan terakhir.

Kebijakan Pajak dan Pinjaman Juga Jadi Beban Tambahan

Di sisi lain, penerapan pajak baru untuk transaksi digital dan layanan UMKM yang belum sepenuhnya teredukasi juga ikut memukul usaha kecil. Banyak pelaku usaha mengaku kebingungan mengurus administrasi pajak dan justru terkena denda karena keterlambatan pelaporan.

“Pemerintah harusnya kasih pembinaan, bukan langsung jerat pajak. Kami ini bukan pengemplang, hanya belum paham caranya,” ujar Retno, pelaku UMKM fesyen dari Yogyakarta.

Program bantuan modal dari pemerintah pun dinilai belum merata dan cenderung sulit diakses. Bunga pinjaman dari lembaga keuangan resmi masih terasa mencekik, apalagi untuk usaha skala mikro yang tidak punya agunan.

Dampak Ekonomi Rakyat Bisa Berantai

Kondisi ini bukan hanya mengancam pelaku UMKM, tapi juga berdampak langsung ke masyarakat. UMKM yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar kini tak mampu mempertahankan karyawannya. Pengangguran meningkat, daya beli masyarakat pun kian melemah.

“Ini seperti efek domino. UMKM tutup, pekerja kehilangan penghasilan, lalu konsumsi rumah tangga menurun. Itu berarti ekonomi rakyat sedang diserang dari semua sisi,” terang ekonom Seno Wicaksono.

Pemerintah Didorong Berikan Perlindungan Nyata, Bukan Hanya Wacana

Seruan agar pemerintah segera turun tangan kembali bergema dari berbagai asosiasi pelaku usaha. Banyak pihak menilai, alih-alih mengumbar jargon ‘UMKM adalah tulang punggung ekonomi’, seharusnya negara memberi perlindungan konkret dan akses permodalan yang realistis serta pendampingan bisnis jangka panjang.

“Jangan hanya bicara bangga pada UMKM. Lindungi mereka dengan kebijakan nyata, bukan sekadar program musiman,” tegas Seno.

Harapan: Digitalisasi dan Kolaborasi

Meski tantangan berat, sebagian pelaku usaha mencoba bertahan dengan mengandalkan digitalisasi. Penjualan daring, promosi lewat media sosial, hingga kolaborasi antar pelaku usaha menjadi strategi baru di tengah tekanan.

Namun tetap saja, strategi ini tak bisa dilakukan semua UMKM, terutama mereka yang berada di daerah dengan keterbatasan teknologi. Maka dari itu, harapan terhadap peran aktif pemerintah dan dunia perbankan masih tinggi agar ekonomi rakyat tidak makin terpuruk.