Tuduhan Genosida Terhadap Israel: Sorotan PBB dan Seruan Untuk Tindakan Internasional

Jenewa - Dalam sebuah laporan yang mencuatkan kembali sorotan terhadap situasi di wilayah Palestina yang diduduki, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina, Francesca Albanese, menyatakan bahwa Israel bertanggung jawab atas "salah satu genosida paling brutal dalam sejarah modern." Pernyataan ini diungkapkan Albanese saat ia memberikan laporan terbarunya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Kamis lalu.

Albanese mengungkapkan keprihatinan mendalamnya mengenai kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Palestina di Gaza, di mana, menurutnya, warga Palestina terus menerukan penderitaan yang tak terbayangkan. "Israel bertanggung jawab atas salah satu genosida paling kejam dalam sejarah modern," tegasnya. Beliau juga mencatat bahwa lebih dari 200.000 warga Palestina dilaporkan tewas atau mengalami luka-luka, namun para ahli kesehatan memperkirakan jumlah sebenarnya bisa jauh lebih tinggi angka tersebut.

Albanese pun mengkritik Yayasan Kemanusiaan Gaza, sebuah mekanisme bantuan baru yang diluncurkan oleh Israel di wilayah tersebut. Ia menyebutnya sebagai "jebakan maut," yang dirancang untuk membunuh atau memaksa penduduk yang menghadapi kelaparan dan kekerasan untuk mengungsi dari tempat tinggal mereka. 

Ia juga menyoroti keuntungan ekonomi yang diraih sejumlah perusahaan senjata selama konflik, mencatat bahwa dalam 20 bulan terakhir, banyak perusahaan telah meraih laba besar melalui penyediaan senjata yang digunakan Israel untuk menyerang Gaza. "Perusahaan senjata mengantongi keuntungan yang mendekati rekor dengan menyuplai Israel berbagai persenjataan canggih. Mereka melepaskan sekitar 85.000 ton bahan peledak, yang setara dengan enam kali kekuatan bom Hiroshima, untuk menghancurkan Gaza," paparnya.

Dalam laporan tersebut, Albanese menemukan bahwa Bursa Efek Tel Aviv mencatat keuntungan sebesar 213 persen sejak Oktober 2023. Ia menekankan pada ironi yang tajam: "Satu kelompok orang mendapatkan kekayaan, sementara yang lain di dalam masyarakat sama sekali dihapuskan." Selain itu, Albanese juga menyatakan bahwa Israel menggunakan konflik untuk menguji berbagai jenis senjata dan teknologi baru, seperti pesawat tanpa awak dan sistem radar canggih. Menurutnya, kondisi ketidakberdayaan warga Palestina menciptakan "laboratorium ideal" bagi kompleks industri militer Israel.

Dalam laporan yang mendetail, Albanese menyebutkan 48 entitas korporasi, mulai dari produsen senjata hingga lembaga akademis, yang terlibat dalam mendukung "ekonomi pendudukan" yang terjaga oleh aksi-aksi Israel. Di antara perusahaan-perusahaan yang disebutkan adalah Amazon, Microsoft, BNP Paribas, dan Hyundai. "Senjata dan teknologi pengawas yang digunakan, tak pelak lagi, menganiaya serta memata-matai warga Palestina," tambahnya.

Melalui jumpa pers yang digelar di Jenewa, Albanese mengungkapkan bahwa ia telah berusaha memberitahukan semua perusahaan yang di dalam laporan disebutkan, mengenai pelanggaran hukum internasional yang mereka terlibat. "Untuk setiap kasus, saya telah memberikan analisis terperinci dan hukum yang sesuai," tambahnya.

Menurut Albanese, sejumlah 18 perusahaan telah merespons temuannya, tetapi sangat sedikit yang menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama. "Sebagian besar dari mereka yang menyangkal kesalahan tampaknya tidak memahami hukum internasional yang dijalankan," tegasnya.

Berdasarkan hukum internasional, Albanese menegaskan bahwa setiap negara dan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjauh dari ekonomi pendudukan yang ada. Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk mengambil tindakan tegas dalam hal ini, termasuk memberlakukan embargo senjata, menangguhkan semua kesepakatan perdagangan, dan memastikan akuntabilitas hukum bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Albanese juga menekankan peran yang harus diambil oleh masyarakat sipil dan pelaku bisnis untuk menghentikan semua kegiatan yang berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan internasional. "Saya tidak percaya bahwa ketidaktahuan atau ideologi bisa menjadi alasan untuk ketidakpedulian global. Dalam menghadapi genosida yang begitu nyata, penjelasan-penjelasan ini tidaklah cukup."

Melalui finalisasi laporannya, Albanese menyerukan kepada masyarakat untuk bersatu dalam mendorong perubahan, dengan menggerakkan dukungan akan boikot, divestasi, sanksi, dan akuntabilitas. "Apa yang terjadi selanjutnya berada di tangan kita semua," pungkasnya dengan semangat.