Thailand Tuduh Kamboja Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata di Perbatasan

Militer Thailand menyampaikan tuduhan bahwa Kamboja telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang disepakati oleh kedua negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Ritcha Suksuwanon, wakil juru bicara tentara Thailand, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Agence France-Presse (AFP) pada hari Selasa. Suksuwanon mengatakan bahwa setelah pengumuman gencatan senjata, terjadi gangguan di wilayah Phu Makua yang diduga berasal dari pihak Kamboja dan menyebabkan kontak senjata antara kedua negara yang berlangsung hingga keesokan paginya.

Tak hanya itu, Suksuwanon juga menyampaikan bahwa bentrokan kembali terjadi di kawasan Sam Taet dan berlangsung hingga pukul 05.30 pagi waktu setempat. Peristiwa ini memperpanjang ketegangan antara Thailand dan Kamboja yang sudah meningkat sejak 24 Juli, ketika konflik bersenjata pecah di perbatasan kedua negara. Laporan juga menyebutkan bahwa korban dari kalangan sipil jatuh di kedua belah pihak akibat eskalasi tersebut.

Sebelumnya, ketegangan sempat memuncak pada 28 Mei ketika pasukan militer dari kedua negara terlibat bentrokan di zona netral yang masih dipersengketakan. Insiden tersebut menewaskan seorang tentara dari pihak Kamboja dan menambah panjang deretan konflik antara kedua negara.

Upaya diplomasi untuk meredakan konflik sempat dilakukan pada Senin, 28 Juli, melalui pertemuan antara Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Negosiasi tersebut berlangsung di Kuala Lumpur dengan mediasi dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Hasil dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan gencatan senjata yang seharusnya mulai berlaku sejak tengah malam pada hari yang sama. Namun, laporan pelanggaran langsung menyusul sehari setelah kesepakatan itu diumumkan, menimbulkan keraguan terhadap efektivitas gencatan senjata tersebut.

Situasi ini menyoroti rapuhnya kesepakatan damai di wilayah perbatasan dan memperlihatkan betapa pentingnya peran mediasi internasional dalam menjaga stabilitas kawasan. Masyarakat internasional kini memantau perkembangan ini dengan cermat, berharap agar kedua negara dapat menemukan jalan damai yang langgeng demi menghindari eskalasi konflik yang lebih luas. Pemerintah Malaysia sebagai mediator juga diharapkan dapat memperkuat proses dialog agar kesepakatan yang telah dicapai tidak kembali dilanggar dalam waktu dekat.