Sumber foto: iStock

Thailand Melegalkan Kasino: Strategi Ekonomi atau Risiko Sosial?

Tanggal: 21 Apr 2025 08:26 wib.
Pemerintah Thailand telah mengambil langkah kontroversial dengan menyetujui rancangan undang-undang yang melegalkan perjudian dan kasino dalam kompleks hiburan berskala besar. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pariwisata, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi asing. Namun, keputusan ini juga memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pengamat mengenai dampak sosial dan budaya yang mungkin timbul.

Latar Belakang dan Tujuan Legalisasi: Selama ini, sebagian besar bentuk perjudian di Thailand dianggap ilegal, kecuali pacuan kuda yang dikendalikan negara dan lotre resmi. Namun, praktik perjudian ilegal tetap marak. Pemerintah melihat legalisasi sebagai cara untuk mengatur industri ini secara resmi, mengurangi aktivitas ilegal, dan meningkatkan pendapatan negara. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menyatakan bahwa legalisasi perjudian akan melindungi masyarakat dan menghasilkan lebih banyak pendapatan negara.

Potensi Ekonomi: Menurut Wakil Menteri Keuangan Julapun Amornvivat, legalisasi kasino dapat meningkatkan jumlah turis asing sebesar 5% hingga 10% dan pendapatan pariwisata meningkat sekitar 120 miliar baht hingga 220 miliar baht. Kebijakan ini juga diperkirakan akan menciptakan 9.000 hingga 15.000 lapangan kerja baru. Pemerintah berharap bahwa kompleks hiburan ini akan menarik investasi besar dan menjadikan Thailand sebagai destinasi utama bagi wisatawan yang mencari hiburan lengkap.

Model Kompleks Hiburan: Rancangan undang-undang ini mengusulkan pembangunan kompleks hiburan terpadu yang mencakup kasino, hotel, pusat perbelanjaan, taman hiburan, dan fasilitas lainnya. Model ini mirip dengan yang diterapkan di Singapura dan Makau, yang telah terbukti sukses dalam menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah Thailand berharap dapat mereplikasi kesuksesan tersebut dengan menyesuaikan model ini dengan konteks lokal.

Regulasi dan Pembatasan: Untuk mengurangi risiko sosial, pemerintah menetapkan beberapa pembatasan. Misalnya, hanya warga negara Thailand yang berusia di atas 20 tahun dan memiliki riwayat pajak selama tiga tahun yang dapat memasuki kasino, dengan membayar biaya masuk sebesar 5.000 baht. Sementara itu, wisatawan asing dapat masuk tanpa biaya. Selain itu, hanya 10% dari area kompleks yang boleh digunakan untuk kasino, dengan sisanya digunakan untuk fasilitas hiburan lainnya.ReutersAP News+1Reuters+1Reuters

Tantangan dan Kritik: Meskipun pemerintah menekankan manfaat ekonomi dari legalisasi kasino, banyak pihak yang mengkhawatirkan dampak sosialnya. Survei oleh National Institute of Development Administration menunjukkan bahwa 59% responden menentang legalisasi kasino dan kompleks hiburan. Kekhawatiran utama meliputi potensi peningkatan perjudian bermasalah, utang rumah tangga, dan dampak negatif terhadap nilai-nilai budaya dan agama.Reuters

Dukungan dari Tokoh Politik: Salah satu pendukung utama legalisasi perjudian adalah mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, ayah dari Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. Thaksin berpendapat bahwa legalisasi dapat menghasilkan pendapatan negara hingga 100 miliar baht per tahun. Dukungan dari tokoh politik berpengaruh ini memberikan dorongan tambahan bagi pemerintah untuk melanjutkan rencana tersebut.

Langkah Selanjutnya: Setelah disetujui oleh kabinet, rancangan undang-undang ini akan dikirim ke Dewan Negara untuk ditinjau sebelum diajukan ke Parlemen untuk dibahas dan disahkan. Jika disetujui, pemerintah akan mulai merancang regulasi rinci dan memilih lokasi untuk pembangunan kompleks hiburan, dengan Bangkok, Phuket, Chiang Mai, dan Chonburi sebagai kandidat utama.iGB+1Wikipedia+1

Legalisasi kasino di Thailand merupakan langkah besar yang berpotensi mengubah lanskap ekonomi dan sosial negara tersebut. Sementara pemerintah fokus pada manfaat ekonomi dan pariwisata, tantangan sosial dan budaya tidak bisa diabaikan. Keberhasilan inisiatif ini akan sangat bergantung pada implementasi regulasi yang ketat, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Copyright © Tampang.com
All rights reserved