Siklon Tropis Cempaka Timbulkan Cuaca Ekstrem di Pulau Jawa

Tampang.com - Munculnya Siklon Tropis Cempaka menimbulkan perubahan cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk itu, diperkirakan akan terjadi berncana di sejumlah daerah di Indonesia. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pun minta kepala daerah untuk menerbitkan surat keputusan darurat bencana. 

Kabag Humas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Hary Tirto Djatmiko mengatakan, kekuatan badai tropis cempaka ini memang jauh lebih kecil dibandingkan badai-badai yang menerjang negara Jepang dan Amerika Serikat. Siklon tropis cempaka tumbuh sangat dekat dengan pesisir Pulau Jawa.

“ Siklon tropis cempaka kategori I, kekuatannya jauh lebih kecil bila dibandingkan badai-badai yang terjadi di Jepang dan Amerika,” ujarnya.

Hary mengatakan, siklon tropis cempaka ini menimbulkan perubahan pola cuaca di sekitar lintasan. Dampaknya muncul potensi hujan dengan intensitas besar di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

“Potensi angin kencang hingga 30 knot juga terjadi di wilayah Kepulauan  Mentawai, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Laut Jawa, Selat Sunda bagian Utara, Perairan Utara Jawa Timur hingga Kep. Kangean, Laut Sumbawa, Selat Bali hingga Selat Alas, Selat Lombok bagian Selatan dan Perairan Selatan Bali hingga Pulau Sumba,” beber Hary.

Selain itu, masih ujar Hary, siklon tropis cempaka juga menyebabkan potensi gelombang tinggi 2,5 Meter hingga 6 Meter. Ini bisa terjadi di perairan Selatan Jawa Timur, Laut Jawa Bagian Timur, Selat Sunda bagian Selatan, Perairan Selatan Banten hingga Jawa Barat, Samudera Hindia Barat Bengkulu hingga Selatan Jawa Tengah.

“ Diperkirakan Siklon Tropis Cempaka masih akan bertahan dalam dua hingga tiga hari ke depan,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa meminta para bupati dan wali kota, yang daerahnya terdampak bencana untuk segera mengeluarkan Surat Keterangan  (SK) Darurat, agar kebutuhan logistik segera disebarkan.

Dikemukakannya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah dilanda bencana banjir dan longsor. Untuk itu, bupati dan walikota yang wilayahnya terdampak banjir agar segera mengeluarkan SK Darurat. Dengan SK Darurat, imbuhnya, maka kebutuhan logistik terutama cadangan beras pemerintah bisa segera di-sebar.

Saat ini, dia menyebutkan, cadangan beras pemerintah masih 278 ribu ton. “ Jadi sangat cukup, tergantung pada ada SK maka ini bisa dikeluarkan. Nah selain dana on call APBD, ya jadi saya rasa itu yang harus disegerakan kebutuhan pangan,” jelas dia.

Khususnya logistik dari masyarakat yang sedang terdampak oleh bencana alam tidak kekurangan. Dengan SK Darurat Bupati /Wali Kota, kebutuhan logistik berupa beras dapat dikeluarkan 100 ton.

Khofifah menjelaskan, jika beras di SK Darurat bupati/walikota sudah habis digunakan, maka dengan SK Darurat Gubernur dapat dikeluarkan 200 ton beras. Kalau semua terpakai, maka barulah SK Mensos yang digunakan.

Seperti yang terjadi pada bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat. Karena sudah cukup banyak daerah yang terdampak, Jabar sudah mengeluarkan SK Darurat Gubernur.

"Hal ini, dapat juga dilakukan oleh gubernur DIY. Selain SK Darurat dari kabupaten kota yang terdampak, juga sudah membutuhkan SK Darurat dari gubernur. Agar bisa men-deploy (sebarkan) cadangan beras pemerintah di sentra dapur umum tidak terkendala," ungkapnya.

Khofifah juga meminta daerah lainnya, seperti Pacitan, Wonogiri, serta Klaten yang terdampak bencana alam, untuk mengeluarkan SK Darurat. "Cadangan beras pemerintah masih dalam kondisi cukup," ujarnya

Terkait erupsi gunung Agung, Bali Khofifah menyebutkan, akan mengirim 500 ribu masker. Masker tersebut akan diditribusikan ke Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada tahap pertama, menurut Khofifah masker akan dikirm ke Bali sebanyak 200 ribu masker.

“ Untuk Bali akan kami kirim 400 ribu masker secara bertahap dan NTB sebanyak 100 ribu masker. Sasarannya para pengungsi dan masyarakat terdampak, agar terhindar resiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA),” ujar Khofifah.