Raja Yordania Tolak Warga Palestina yang Diusir Israel: Ini Kejahatan Perang

Raja Yordania, King Abdullah II, dengan tegas menolak usulan pemindahan warga Palestina ke Yordania yang diusulkan oleh pihak Israel. King Abdullah II menyatakan bahwa negaranya tidak akan menjadi alternatif tanah air bagi warga Palestina, dan menegaskan bahwa pemindahan tersebut merupakan kejahatan perang. Pernyataan ini disampaikan oleh Raja Abdullah dalam pertemuan para pemimpin dunia di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Abdullah mengatakan bahwa gagasan Yordania sebagai alternatif tanah air bagi Palestina tidak akan pernah terwujud, dan menekankan bahwa Yordania tidak akan menerima pemindahan paksa warga Palestina sebagai bentuk kejahatan perang. Yordania berbatasan langsung dengan Tepi Barat dan Israel, serta memiliki populasi Palestina yang cukup besar.

Raja Abdullah juga mendesak masyarakat internasional untuk bergabung dalam upaya bantuan besar-besaran untuk mengirimkan makanan, air bersih, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya ke Jalur Gaza. Hal ini penting dilakukan mengingat situasi perang yang telah berlangsung selama hampir setahun, yang telah memicu penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut.

Usulan pemindahan warga Palestina ke Yordania diyakini berasal dari asosiasi pemukim Tanah Perjanjian Israel, yang tengah gencar mengkampanyekan usulan tersebut. Mereka menyebar ribuan poster dan selebaran yang berisi ajakan bagi warga Palestina untuk pergi ke Yordania.

Poster-poster tersebut dilengkapi dengan pesan-pesan yang mengatakan bahwa Yordania adalah tempat yang aman untuk ditinggalkan, serta peta rute perjalanan dari Nablus dan Ramallah. Selain itu, terdapat juga poster lain yang menyertakan titik kumpul warga Jenin, dengan pesan agar mereka berangkat dengan selamat ke kota Irbid di Yordania utara melalui rute khusus yang dijamin aman, sebagai langkah untuk melindungi keluarga mereka.

Dalam poster-propaganda tersebut, terdapat juga peta terkenal yang digunakan oleh Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, serta pesan-pesan dalam bahasa Arab dan Ibrani yang menyatakan bahwa semua tanah tersebut adalah milik mereka dan mereka yang akan menentukan tempat pemindahan warga Palestina.

Pejabat Yordania menegaskan bahwa aktivitas pemukim tersebut diduga didukung oleh dua menteri dalam pemerintahan Israel, yaitu Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir. Hal ini menimbulkan keprihatinan dan memicu tuntutan pemerintah Yordania agar pemerintah Israel memberikan klarifikasi atas dukungan dan dana yang diberikan pada asosiasi pemukim untuk mencetak dan menerbitkan poster-poster tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel terkait permintaan klarifikasi tersebut.

Perlawanan Raja Abdullah II terhadap usulan pemindahan warga Palestina oleh Israel menggambarkan komitmen Yordania dalam mendukung hak-hak warga Palestina dan upaya pemulihan kemanusiaan di wilayah konflik tersebut. Situasi ini menunjukkan pentingnya peran negara-negara dan lembaga internasional dalam mencegah upaya pemindahan paksa yang dapat memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah konflik.