Profesor Kedokteran Korea Selatan Mogok Kerja Tanpa Batas Waktu

Para profesor kedokteran yang bekerja di rumah sakit yang berafiliasi dengan Universitas Nasional Seoul (SNU) pada Senin mulai melakukan pemogokan tanpa batas waktu. Mereka bergabung dalam gerakan menentang reformasi medis pemerintah, yang diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 55 persen profesor.

Pemogokan ini dilakukan oleh 529 profesor di empat rumah sakit, yaitu Rumah Sakit SNU, Rumah Sakit SNU Bundang, Pusat Medis SNU Boramae Pemerintah Metropolitan Seoul, dan Pusat Sistem Perawatan Kesehatan Rumah Sakit SNU Gangnam Center. Meskipun demikian, rumah sakit memastikan bahwa ruang gawat darurat dan perawatan untuk pasien kritis tidak akan terpengaruh akibat pemogokan ini, sehingga hanya pasien-pasien yang kondisinya tidak terpengaruh oleh penundaan sementara dalam perawatan yang akan terkena dampaknya.

Ini merupakan respons dari para profesor kedokteran terhadap keputusan pemerintah Korsel yang telah menaikkan kuota penerimaan mahasiswa kedokteran sebesar 1.500 orang, yang merupakan peningkatan pertama dalam 27 tahun terakhir. Meskipun demikian, keputusan kenaikan kuota ini memicu protes dari para dokter yang masih magang.

Sebuah kelompok advokasi pasien menyoroti bahwa pemogokan ini dapat berdampak negatif terhadap pasien dengan gejala yang tidak kritis, dan mereka mengecam tindakan para profesor kedokteran untuk memanfaatkan kekhawatiran dan kerugian pasien sebagai alat tekanan terhadap pemerintah. Mereka juga menambahkan bahwa pemogokan dokter junior selama hampir empat bulan telah mengganggu layanan medis, sehingga keselamatan pasien telah dipertaruhkan.

Di sisi lain, pemerintah mendesak para pimpinan rumah sakit SNU untuk tidak mengizinkan pemogokan ini, dan mempertimbangkan untuk mewajibkan para profesor untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh rumah sakit akibat tindakan kolektif tersebut. Pemerintah juga telah memerintahkan para dokter umum untuk tetap memberikan perawatan medis, dengan ancaman akan mengeluarkan perintah bagi dokter umum untuk kembali bekerja jika lebih dari 30 persen dari mereka ikut dalam aksi mogok yang direncanakan.

Pada hari sebelumnya, Asosiasi Medis Korea (KMA) yang merupakan kelompok lobi dokter terkemuka di Korea Selatan, mengumumkan akan mempertimbangkan untuk menunda pemogokan jika pemerintah bersedia memulai kembali diskusi mengenai peningkatan kuota sekolah kedokteran, dan jika semua perintah administratif terhadap dokter peserta pelatihan yang telah meninggalkan rumah sakit sejak Februari dibatalkan.

Kementerian Kesehatan Korsel menolak permintaan tersebut, dengan menyatakan bahwa tidak pantas bagi KMA untuk mengajukan tuntutan kebijakan kepada pemerintah dalam kondisi pemogokan ilegal.