Presiden Minta Harga BBM di Seluruh Indonesia bisa Merata

Tampang.com  - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengklaim program BBM satu harga tidak bermuatan politis. Program itu murni untuk memberantas ketimpangan harga di tengah masyarakat. Menciptakan pemerataan dan kesejahteraan dari Sabang hingga Merauke.

Pemerintah melalui program itu berkeinginan masyarakat nusantara mendapatkan harga terjangkau. Diharap masyarakat menikmati dan mengakses harga energi di pasaran setara. Selain harga murah, masyarakat sebagai konsumen utama energi juga mendapat pelayanan terbaik.

”Tujuan utama program BBM satu harga menyuguhkan pelayanan melalui paket satu harga energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, BPH Migas melakukan pengawalan dan pengawasan secara saksama di lapangan,” tutur Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio,Kamis (23/11).

Pengawasan perlu untuk memastikan program itu tepat sasaran. Tidak terjadi penyelewengan dan benar-benar menyentuh kalangan rakyat jelata dan kaum sandal jepit. Tanpa pengawalan ketat, dikhawatirkan alokasi energi tersebut tidak sesuai peruntukannya. ”Penyelewengan sudah minim. Makanya, kami selalu hadir supaya BBM itu tidak meleset dari sasaran dan benar-benar dinikmati masyarakat miskin,” ulas Jugi.

Jugi mengaku tidak khawatir program itu bakal membebani PT Pertamina. Pasalnya, volume BBM satu harga untuk daerah terpencil masih relatif kecil dibanding volume penjualan Pertamina. Di mana, volume penjualan Pertamina mencapai 65-70 juta kiloliter (KL) per tahun termasuk public service obligation (PSO) dan non PSO fuel. 

”Performa Pertamina tidak memburuk juga tidak merugi. Keuntungan Pertamina hanya turun dari tahun sebelumnya,” tukasnya.

Apakah tidak ada pengaruh negatif? Jugi mengaku pengaruh tetap ada tetapi tidak terlalu besar. Efek negatif itu, dalam artian masih dalam taraf terkontrol dan terkondisi dengan baik. Selain itu, belum banyak distributor dan secara volume masih dalam skala kecil. Dengan begitu, kekhawatiran akan kehabisan energi atau pemborosan energi tidak beralasan. ”Ini justru membantu ketahanan pangan nasional karena energi tersedia baik di seluruh Nusantara,” ucapnya.  

Lantas apakah program itu bakal berkelanjutan? menjawab pertanyaan demikian, Jugi menggaransi program itu akan berjalan terus. Itu karena problem energi di daerah pinggiran sangat timpang. Di mana, pada daerah pinggiran itu, masyarakat harus mendapat harga tinggi dan tidak sepadan dengan pendapatan sehari-hari. ”Jadi, siapa pun rezim yang berkuasa kalau melihat fakta lapangan harga BBM melambung akan melakukan hal senada,” beber Jugi.

Hal senada diungkap Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa. Pria biasa disapa Ifan itu menyebut, BPH Migas menjadi garda terdepan dalam mengawasi program BBM satu harga. Program itu sudah menjadi ketetapan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengentaskan kemiskinan. Mereduksi dan memberantas disparitas harga energy menjadi satu harga, sama dan sederajad seluruh Nusantara. ”Kami terjun mengawasi program ini supaya efektif dan peruntukannya benar-benar sampai pada kaum miskin,” tukas Ifan.

Ifan menolak memberi komentar soal program itu beraroma politis. Termasuk program itu bakal membebani kinerja Pertamina. Dengan alasan tengah berada di luar kota, Ifan tidak bersedia untuk mengurai lebih rinci program yang diklaim pro rakyat kecil. ”Mohon maaf suara putus-putus. Saya tengah berada di Sorong, Papua. Yang jelas program BBM satu harga untuk membuat masyarakat kecil terlayani dengan baik,” ucap Ifan.