Prancis Memanas! Presiden Macron Sebut Ancaman Perang Saudara

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengeluarkan peringatan yang mengguncang negara dengan menyebutkan bahwa partai sayap kanan ekstrem Rassemblement National (RN) dan koalisi sayap kiri New Popular Front berpotensi memicu "perang saudara" di Prancis. Peringatan ini muncul dalam situasi polarisasi politik yang semakin ketat menjelang pemilihan parlemen mendatang.

Dalam sebuah wawancara dengan podcast Generation Do It Yourself, Macron menyoroti manifesto partai RN yang didukung oleh mayoritas jajak pendapat, serta solusi mereka dalam menangani isu kriminalitas dan imigrasi. Menurut Macron, tindakan ini berisiko menciptakan perpecahan dan diskriminasi dalam masyarakat Prancis.

"Saya pikir solusi yang ditawarkan oleh ekstrem kanan tidak bisa diterima, karena mereka mengkategorikan orang berdasarkan agama atau asal usul mereka, yang pada akhirnya akan memicu perpecahan dan perang saudara," kata Macron dalam podcast tersebut, dikutip dari The Guardian, Selasa (25/6/2024).

Dalam konteks tersebut, Macron juga menjatuhkan kritik terhadap partai ekstrem kiri La France Insoumise (LFI), yang menjadi bagian dari koalisi New Popular Front. Ia menilai bahwa kebijakan mereka juga berpotensi memicu perang saudara karena cenderung mengkategorikan orang berdasarkan pandangan agama atau komunitas mereka, sehingga berpotensi menyebabkan isolasi dari komunitas nasional yang lebih luas.

Peringatan yang disampaikan oleh Macron ini memicu perdebatan sengit di Prancis, terutama dalam rangka menanggapi ketegangan yang semakin memuncak menjelang pemilihan parlemen. Banyak pihak yang menyampaikan kekhawatiran bahwa retorika dan kebijakan dari kedua kubu ekstrem ini dapat merusak tatanan sosial dan politik di Prancis.

Menanggapi peringatan tersebut, Jordan Bardella, presiden RN yang juga dipandang sebagai calon perdana menteri jika RN memenangkan pemilu, mengatakan kepada M6 TV: "Seorang presiden seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu."

Sementara itu, pemimpin La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, juga turut mengecam peringatan yang disampaikan oleh Macron dalam sebuah wawancara dengan France 2 TV. Mélenchon menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Macronlah yang memicu kerusuhan, khususnya di wilayah luar negeri Prancis seperti Kaledonia Baru.

Pernyataan Macron disiarkan beberapa jam setelah RN merilis manifesto pemilihannya, yang menjanjikan untuk membatasi imigrasi dan mencabut hak kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dan dibesarkan di Prancis oleh orang tua asing.

Dalam peluncuran manifesto di Paris, Bardella menegaskan bahwa prioritas jangka panjang partainya adalah "mengembalikan Prancis ke pijakan yang benar" dengan menerapkan undang-undang yang disebutnya sebagai "hukum yang diperlukan terhadap ideologi Islamis". Namun, rincian proyek ini belum dijelaskan lebih lanjut.

Terlepas dari kontroversi tersebut, peringatan dari Presiden Macron menunjukkan bahwa situasi politik di Prancis semakin memanas dengan konflik antara partai sayap kanan dan sayap kiri yang saling bersaing. Komentar Macron memperdalam polarisasi politik di negara tersebut, dan selanjutnya menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas politik dan sosial Prancis di masa depan. Dengan kedua kubu merespons keras terhadap peringatan ini, pemilihan parlemen mendatang di Prancis diprediksi akan berlangsung dalam tingkat ketegangan yang tinggi.

Meningkatnya ketegangan politik ini menunjukkan bahwa Prancis menghadapi tantangan melindungi keutuhan negara dan masyarakatnya dari kemungkinan konflik internal yang dapat merusak struktur sosial dan politik. Perkembangan ini menandakan bahwa peran pemimpin politik, terutama Presiden Macron, dalam menyeimbangkan kepentingan dan perbedaan politik yang semakin memuncak di negara tersebut menjadi semakin penting dan menantang.

Dengan situasi yang semakin panas di Prancis, daya tawar partai-partai politik untuk melindungi kepentingan masyarakat dan merumuskan kebijakan yang inklusif dan mengedepankan persatuan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di negara tersebut. Hal ini dapat menjadi panggilan bagi para pemimpin politik Prancis untuk memperkuat dialog dan meraih kesepakatan yang memihak kepada kepentingan bersama, sebagai langkah penting dalam merespons peringatan Macron dan menjaga kedamaian serta stabilitas Prancis.