Pentagon Terima Hadiah Mewah dari Qatar, Boeing 747-8 Disiapkan Jadi Air Force One Trump

Tampang.com | Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menerima hadiah pesawat jet mewah dari Qatar yang direncanakan akan digunakan sebagai Air Force One, kendaraan resmi Presiden AS Donald Trump. Pesawat jenis Boeing 747-8 tersebut dijuluki “istana terbang” karena kemewahan dan teknologinya yang canggih. Langkah ini diumumkan Kementerian Pertahanan AS pada Rabu (21/5/2025), seperti dilaporkan NBC News.

Meski tampak menguntungkan, penerimaan hadiah dari negara asing ini memicu berbagai kontroversi—mulai dari kekhawatiran soal keamanan hingga pertanyaan serius tentang etika dan konstitusionalitasnya. “Menteri Pertahanan telah menerima pesawat dari Qatar sesuai dengan semua peraturan federal,” ujar Juru Bicara Pentagon, Sean Parnell. Namun, sejumlah sumber mengungkap bahwa masih ada perjanjian hukum yang belum rampung.

Setelah selesai dimodifikasi menjadi Air Force One, pesawat ini dikabarkan akan tetap digunakan oleh Trump bahkan setelah dirinya meninggalkan kursi kepresidenan. Namun, proyek transformasi pesawat tersebut bukanlah perkara mudah. Diperlukan biaya mencapai 1 miliar dolar AS untuk membongkar dan membangun ulang bagian dalam pesawat agar sesuai standar keamanan tertinggi, lebih dari dua kali lipat dari harga aslinya yang sekitar 400 juta dolar AS.

Kontroversi pun bermunculan. Beberapa anggota Kongres, termasuk Senator Chuck Schumer dan Ron Johnson, mengkritik keras langkah ini. Schumer bahkan menyebutnya sebagai “korupsi terang-terangan” dan memperingatkan potensi pengaruh Qatar terhadap kebijakan luar negeri AS. Sementara itu, sekutu Trump, Laura Loomer, menganggap langkah ini sebagai keputusan memalukan yang bisa mencoreng warisan presiden.

Dari sisi hukum, banyak pihak mengacu pada Emoluments Clause dalam Konstitusi AS, yang melarang presiden menerima hadiah dari pemerintah asing tanpa persetujuan Kongres. Meski demikian, Trump diyakini sedang mencari celah hukum agar renovasi pesawat bisa didanai dari anggaran diskresioner Pentagon, menghindari pengawasan publik yang lebih ketat.

Di tengah kegaduhan ini, Angkatan Udara AS menolak memberikan informasi lebih lanjut mengenai perusahaan mana yang akan ditugaskan menangani proyek tersebut, maupun detail biaya dan waktu pengerjaan—semuanya diklasifikasikan demi alasan keamanan nasional.