Pemerintahan Jerman Ambruk Beberapa Jam Setelah Donald Trump Menangi Pilpres AS

Koalisi pemerintahan Jerman ambruk pada hari Rabu, 6 November 2024, setelah Kanselir Olaf Scholz memecat Menteri Keuangan Christian Lindner dari partai Demokrat Bebas (FDP), menjadikan pemilihan umum dadakan sebagai konsekuensinya. Keputusan ini terjadi beberapa jam setelah Donald Trump dinyatakan sebagai pemenang Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS).

Pasca pemecatan Lindner, Olaf Scholz diperkirakan akan memimpin pemerintahan minoritas bersama Partai Demokrat Sosial dan Partai Hijau. Namun, ia harus mengandalkan suara mayoritas parlemen untuk meloloskan undang-undang. Rencananya adalah menggelar pemungutan suara mosi tidak percaya parlemen terhadap pemerintahannya pada 15 Januari, yang dapat memicu pemilihan umum dadakan pada akhir Maret.

Scholz juga mengumumkan akan meminta dukungan Friedrich Merz, pemimpin oposisi konservatif, dalam meloloskan anggaran dan meningkatkan pengeluaran militer. Runtuhnya aliansi tiga arah Scholz menjadi puncak dari pertikaian selama berbulan-bulan mengenai kebijakan anggaran dan arah ekonomi Jerman. Hal ini juga diiringi dengan popularitas pemerintah yang merosot dan kekuatan sayap kanan serta sayap kiri yang menguat.

Dalam pernyataannya kepada wartawan, Scholz menyatakan bahwa mereka membutuhkan pemerintah yang mampu bertindak dengan kekuatan untuk membuat keputusan yang diperlukan bagi negara. Ia mengatakan bahwa pemecatan Lindner dilakukan karena Lindner dinilai menghalangi sengketa anggaran dan lebih mementingkan partainya daripada negara.

Namun, Lindner menolak tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa Scholz mencoba memaksa dirinya untuk melanggar batas pengeluaran yang ditetapkan oleh konstitusi. Lindner menolak mendukung keinginan tersebut dengan alasan menjaga kebijakan fiskal yang sehat.

Adapun sumber pemerintah mengungkapkan bahwa Scholz ingin meningkatkan paket dukungan Ukraina sebesar 3 miliar euro menjadi 15 miliar euro dan membiayainya dengan menangguhkan pengetatan utang. Menurut Lindner, Scholz menolak untuk mengakui bahwa negara Jerman membutuhkan model ekonomi baru, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk memberikan dorongan baru bagi negaranya.

Runtuhnya koalisi pemerintahan Jerman ini juga menjadi sorotan karena terjadi bersamaan dengan kemenangan Donald Trump di Pemilihan Presiden AS. Hal ini menjadi tantangan bagi Eropa dalam membentuk tanggapan yang bersatu terhadap berbagai isu internasional, seperti kemungkinan tarif baru AS, perang Rusia di Ukraina, dan masa depan aliansi NATO.

Krisis pemerintahan ini terjadi di saat yang kritis bagi Jerman, dengan ekonomi yang lesu, infrastruktur yang menua, dan militer yang tidak siap. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat Jerman.

Selain itu, perombakan politik tersebut juga dapat memicu rasa frustrasi yang semakin besar terhadap partai-partai arus utama Jerman. Hal ini dapat menguntungkan gerakan populis yang lebih muda, termasuk partai oposisi Alternatif untuk Jerman (AfD) yang anti-imigran. AfD menyambut baik runtuhnya koalisi tersebut sebagai "pembebasan" yang telah lama dinantikan bagi Jerman.

Scholz menegaskan bahwa Bundestag akan mengadakan mosi tidak percaya pada 15 Januari 2025. Menurut konstitusi, jika kanselir gagal mendapatkan dukungan yang cukup, ia dapat secara resmi meminta presiden membubarkan majelis rendah yang beranggotakan 733 orang dan mengadakan pemilihan umum baru dalam waktu 60 hari. Hal ini dapat menunda pemilihan umum parlemen Jerman dari musim gugur mendatang hingga Maret 2025.