Pemerintah Tiongkok Memberikan Bantuan Tunai kepada Warga, Sebesar Rp1,3 hingga Rp 1,7 Juta

Pemerintah Tiongkok baru-baru ini mengumumkan keputusan untuk memberikan tunjangan tunai sekali kepada individu yang berada dalam keadaan ekonomi sangat miskin. Langkah ini diambil sehari setelah bank sentral Tiongkok meluncurkan serangkaian langkah stimulus untuk mendukung perekonomian negara. Kementerian Urusan Sipil Tiongkok menegaskan bahwa bantuan ini akan diberikan kepada individu miskin, anak yatim, dan mereka yang dalam kebutuhan khusus.

Keputusan ini diambil menjelang perayaan 'peringatan 75 tahun berdirinya Tiongkok Baru'. Dalam pernyataan yang dikutip oleh CNBC International pada Kamis (26/9/2024), subsidi ini akan dibagikan sebelum perayaan Hari Nasional Tiongkok yang jatuh pada tanggal 1 Oktober, sebagai wujud nyata perhatian dan kepedulian Partai Komunis Tiongkok serta pemerintah terhadap warga yang membutuhkan.

Meskipun demikian, pernyataan resmi tidak merinci besaran tunjangan yang akan diberikan. Hal ini disikapi oleh para analis sebagai bagian dari program fokus pemerintahan Presiden Xi Jinping dalam memberikan bantuan kepada warga Tiongkok berpenghasilan rendah dan menengah melalui gerakan kemakmuran bersama.

Shaun Rein, pendiri China Market Research Group, menyatakan, "Xi Jinping dan Partai Komunis Tiongkok sangat fokus dalam memberikan bantuan kepada warga Tiongkok berpenghasilan rendah dan menengah melalui gerakan kemakmuran bersama. Xi sangat berkomitmen dalam membangun kesetaraan di wilayah-wilayah yang lebih miskin."

Sebelumnya, pada bulan November, sekitar 40,4 juta orang di Tiongkok telah menerima tunjangan hidup, dengan rata-rata tunjangan sebesar 779 yuan (sekitar Rp 1,7 juta) per bulan bagi penduduk perkotaan, dan 615 yuan (sekitar Rp 1,3 juta) per bulan bagi penduduk pedesaan. Program ini diberlakukan sejak tahun 2021 untuk mendorong kemakmuran yang moderat bagi seluruh masyarakat, meniru sistem Konsep Kesejahteraan Umum yang awalnya diperkenalkan oleh pendiri Republik Rakyat Tiongkok, Mao Zedong, pada tahun 1950-an.

Selain itu, Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Tiongkok mengklaim bahwa negara ini telah membangun jaringan jaminan sosial terbesar di dunia. Mereka menyatakan bahwa jumlah orang yang terdaftar dalam asuransi hari tua dasar, asuransi pengangguran, dan asuransi kecelakaan kerja masing-masing mencapai 1,07 miliar, 245 juta, dan 301 juta.

Meskipun Presiden Tiongkok, Xi Jinping, adalah pendukung konsep kesejahteraan umum, bantuan tunai sekali dalam jangka waktu yang singkat masih jarang dilakukan. Bahkan, hal ini tidak pernah dilakukan selama negara ini mengalami pandemi Covid-19. Huang Yiping, seorang anggota utama dari bank sentral Tiongkok, menyatakan, "Bahkan selama pandemi Covid, Tiongkok tidak memberikan subsidi tunai kepada rumah tangga dan perusahaan, tidak seperti pemerintah lain seperti Amerika Serikat dan Eropa."

Perekonomian Tiongkok telah terkena dampak dari serangkaian data ekonomi yang menunjukkan kondisi yang lesu. Hal ini disebabkan oleh jumlah warga Tiongkok yang cenderung lebih memilih menabung daripada melakukan pengeluaran, sehingga angka konsumsi dan penjualan ikut turun.

Langkah pemberian bantuan tunai yang diambil oleh pemerintah Tiongkok dinilai sebagai upaya konkret dalam mendukung kesetaraan ekonomi di berbagai wilayah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Melalui program pembangunan kesejahteraan masyarakat, Tiongkok berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warganya dalam meraih kesejahteraan. Menariknya, program ini juga sejalan dengan konsep kesejahteraan umum yang diperkenalkan sejak era pendiri negara ini, Mao Zedong, yang tetap relevan hingga saat ini.

Dampak dari kebijakan ini juga terlihat dalam upaya untuk membangun jaringan jaminan sosial terbesar di dunia, yang melibatkan jutaan orang dalam asuransi hari tua dasar, asuransi pengangguran, dan asuransi kecelakaan kerja. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh warga negara.

Walau begitu, terdapat catatan bahwa kebijakan subsidi tunai sekali ini merupakan hal yang jarang dilakukan dalam konteks pemberian bantuan sosial oleh pemerintah Tiongkok. Bahkan pada masa pandemi Covid-19, negara ini tidak memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga dan perusahaan, berbeda dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah di berbagai negara lain seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Dengan kondisi perekonomian yang menunjukkan tanda-tanda lesu, pendekatan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok ini diharapkan dapat memberikan stimulan yang cukup untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara. Adilnya distribusi bantuan tunai juga menjadi kunci penting dalam upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam keadaan ekonomi sangat miskin, dapat merasakan manfaat langsung dari program ini.