Pemerintah Palestina Terancam Kolaps Tahun Ini

Otoritas Palestina menghadapi potensi runtuh atau kolaps dalam beberapa bulan mendatang akibat blokade ekonomi dan kekerasan yang terus berlanjut dalam penjajahan Israel. Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, mengungkapkan bahwa hal ini dipicu oleh kurangnya dana, kekerasan yang terus berlanjut, dan fakta bahwa setengah juta warga Palestina tidak diizinkan bekerja di Israel.

Eide menjelaskan, "Otoritas Palestina, yang bekerja sama dengan kami, telah memperingatkan bahwa mereka mungkin akan kolaps pada musim panas (Juni-September, red) ini," kepada Reuters. Norwegia sendiri memimpin kelompok donor internasional untuk Palestina dan merupakan pendukung Otoritas Palestina yang memerintah di Tepi Barat (West Bank). Sementara itu, Jalur Gaza dikuasai oleh Hamas, yang belakangan masih berperang langsung dengan Israel.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Gaza pada Senin (17/6), korban tewas akibat serangan Israel di wilayah itu sudah mencapai 37.347 jiwa warga Palestina sejak 7 Oktober 2023. Selain itu, 85.372 orang lainnya mengalami luka-luka akibat konflik tersebut.

Dampak lain dari situasi konflik ini adalah pengamanan dana Palestina yang terganggu. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza, Israel memberlakukan pembatasan ekonomi terhadap Otoritas Palestina, menahan pendapatan pajak yang dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina. Hal ini menyebabkan Otoritas Palestina berada di bawah pengawasan ketat terkait potensi pendanaan terorisme yang menghambat transaksi bantuan.

Israel telah menduduki Tepi Barat sejak 1967, dengan cengkeraman ekonomi yang kuat yang memungkinkan dua pemberi utang Israel berfungsi sebagai bank koresponden di wilayah Palestina. Namun, situasi ini bisa berubah jika Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang berhaluan sayap kanan merealisasikan ancaman untuk memutuskan jalur penting perbankan bulan depan.

Smotrich mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengalihkan US$35 juta pendapatan pajak otoritas Palestina kepada keluarga korban "terorisme," sebuah tindakan yang menuai kecaman dari Amerika Serikat. Setelah tiga negara Eropa mengakui negara Palestina pada bulan Mei, Smotrich pun mengatakan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa dia tidak akan memberikan ganti rugi kepada bank-bank yang mentransfer dana mulai akhir Juni.

Bank sentral dan kementerian keuangan Israel menolak berkomentar ketika dihubungi oleh AFP. Saluran perbankan yang digunakan untuk membayar impor Tepi Barat, termasuk komoditas penting seperti air, bahan bakar, dan makanan, menangani US$8 miliar per tahun. Sementara itu, bisnis Palestina menerima hampir US$1,7 miliar per tahun untuk ekspor, menurut Otoritas Moneter Palestina.

Situasi ekonomi dan politik yang kritis ini semakin menambah tekanan terhadap keberlangsungan eksistensi Otoritas Palestina. Di satu sisi, sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Israel menghambat perkembangan ekonomi Palestina, sedangkan kekerasan yang terus berlanjut hanya memperburuk kondisi masyarakat Palestina secara keseluruhan. Upaya diplomatik dan bantuan internasional akan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas Palestina. Selain itu, dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengembalikan kestabilan ekonomi dan keamanan bagi masyarakat Palestina demi keberlangsungan Otoritas Palestina. Dengan kondisi politik dan ekonomi yang semakin merosot, terus menerusnya dukungan internasional terhadap Palestina akan menjadi hal krusial dalam mengatasi ancaman kolaps pemerintahan Palestina. Aspek-aspek di atas perlu menjadi perhatian baik dari pemerintah Palestina sendiri maupun dari komunitas internasional untuk mencegah potensi kolaps yang semakin nyata. Dukungan kuat serta pendekatan yang bijaksana dari seluruh pihak perlu diperkuat demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat Palestina. Aksi konkret diharapkan dapat memperkuat kedudukan Otoritas Palestina serta mengatasi ancaman kolaps yang semakin menghantui Palestina pada masa yang akan datang. Selain itu, jalur negosiasi secara diplomatis perlu digencarkan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan bagi perdamaian dan stabilitas di wilayah Palestina.