Pedagang Eropa Melawan: Biaya Transaksi Visa & Mastercard Dinilai Mencekik, Akankah Euro Digital Jadi Solusi?

Tampang.com | Ketegangan antara para pedagang Eropa dan dua raksasa penyedia jasa pembayaran global, Visa dan Mastercard, semakin memuncak. Pedagang, baik offline maupun online, secara kolektif menyerukan tindakan tegas dari regulator Uni Eropa terhadap biaya transaksi kartu yang dinilai terlalu tinggi dan tidak transparan.

Dalam laporan eksklusif dari Reuters, terungkap bahwa para peritel di berbagai negara Eropa merasa terbebani oleh biaya layanan yang dikenakan oleh Visa dan Mastercard, yang disebut-sebut tidak mencerminkan nilai layanan yang diterima. Lebih dari itu, biaya tersebut dinilai meningkat tanpa adanya kontrol atau transparansi dari otoritas yang berwenang.

Dominasi Visa dan Mastercard dalam sistem pembayaran Eropa telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dua perusahaan asal Amerika Serikat ini menguasai sebagian besar transaksi non-tunai, dan kerap dikritik karena menagih biaya tersembunyi atau tidak dijelaskan dengan jelas. Praktik ini dianggap merugikan banyak pedagang dan membatasi pilihan konsumen di pasar digital yang semakin berkembang.

Sebagai tanggapan, para pelaku industri ritel Eropa kini mendorong adopsi sistem pembayaran alternatif, salah satunya adalah mata uang digital euro (digital euro), sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dua pemain dominan tersebut. Mereka berharap, dengan adanya alternatif yang lebih transparan dan adil, struktur biaya dalam transaksi keuangan dapat berubah menjadi lebih efisien dan menguntungkan bagi semua pihak.

Sayangnya, upaya mengimplementasikan euro digital masih menghadapi tantangan besar. Salah satu hambatan utamanya adalah proses legislasi yang lambat dan kompleks. Regulasi yang seharusnya mendukung inovasi dan persaingan malah tersendat dalam jalur birokrasi panjang Uni Eropa. Hal ini membuat transformasi sistem pembayaran menjadi tertunda, meskipun kebutuhan di lapangan sudah mendesak.

Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Komisi Uni Eropa, perwakilan pedagang menyuarakan keresahan mereka terhadap kekuasaan Visa dan Mastercard yang dinilai terlalu besar dan tak tersentuh. Mereka menyoroti fakta bahwa dua perusahaan ini dapat menaikkan biaya tanpa persaingan berarti maupun pengawasan ketat dari regulator.

“International Card Schemes seperti Visa dan Mastercard bisa menaikkan biaya tanpa persaingan berarti dan minim tuntutan regulasi. Mereka juga memberlakukan sistem biaya dan aturan yang rumit, sehingga sulit dipahami atau ditantang secara hukum. Ini menimbulkan ketidakjelasan tentang apa yang sebenarnya dibayar oleh pedagang dan alasannya,” demikian pernyataan perwakilan peritel dalam surat tersebut.

Surat tersebut mendapat dukungan luas dan ditandatangani oleh beberapa asosiasi industri besar seperti EuroCommerce, Ecommerce Europe, Independent Retail Europe, European Association of Corporate Treasurers, serta European Digital Payments Industry Alliance. Anggota dari asosiasi ini mencakup perusahaan-perusahaan besar seperti Aldi, Amazon, Carrefour, eBay, H&M, Ikea, Intersport, Marks & Spencer, dan Teya.

Dalam analisis yang dikutip dari laporan Brattle Group, disebutkan bahwa antara tahun 2018 hingga 2022, biaya yang dipungut oleh Visa dan Mastercard naik sebesar 33,9 persen, atau rata-rata 7,6 persen per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dari laju inflasi, dan yang lebih menyakitkan, tidak disertai dengan peningkatan kualitas layanan yang signifikan bagi pedagang maupun konsumen.

Sementara itu, Visa memberikan pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa biaya yang mereka tarik mencerminkan nilai layanan yang kompleks dan canggih, seperti perlindungan terhadap penipuan, tingkat keamanan tinggi, keandalan operasional yang hampir sempurna, serta berbagai inovasi produk dan dukungan terhadap pedagang.

“Biaya yang dikenakan mencerminkan layanan bernilai tinggi untuk lembaga keuangan, pedagang, dan konsumen. Ini termasuk sistem keamanan tingkat tinggi dan pencegahan penipuan, serta dukungan untuk permintaan pasar Eropa,” kata juru bicara Visa kepada Reuters.

Di sisi lain, Mastercard belum memberikan komentar atau tanggapan resmi terhadap kritik yang dilayangkan.

Para peritel dalam suratnya tidak hanya menuntut perubahan, tetapi juga merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi Komisi Eropa. Mereka mendesak regulator untuk menggunakan aturan anti-monopoli Uni Eropa sebagai dasar tindakan hukum. Selain itu, mereka meminta agar struktur biaya transaksi direvisi dengan mengedepankan transparansi, batas atas biaya, larangan diskriminasi, dan pengawasan yang lebih kuat terhadap penyedia layanan pembayaran.

Gelombang perlawanan terhadap biaya transaksi yang mencekik ini menjadi sinyal kuat bahwa ekosistem pembayaran digital di Eropa perlu segera berbenah. Jika tidak, dominasi dua pemain besar ini akan terus menekan para pedagang dan memperlambat pertumbuhan inovasi finansial di kawasan tersebut.

Adopsi euro digital bisa menjadi solusi jangka panjang, tetapi jika proses legislasi terus tersendat, para pedagang dan konsumen akan tetap terjebak dalam ekosistem biaya tinggi yang tak sepenuhnya mereka pahami. Apakah Uni Eropa akan segera bergerak, atau Visa dan Mastercard akan terus mendikte arah industri pembayaran digital di Eropa? Waktu akan menjawab.