Negara Muslim Ini Chaos bak RI 98, Suasana Mencekam-100 Lebih Tewas

Pemerintah Bangladesh telah mengumumkan jam malam nasional dan rencana untuk mengerahkan militer guna menangani kerusuhan terburuk di negara itu dalam satu dekade terakhir, setelah demonstran mahasiswa menyerbu penjara dan membebaskan ratusan tahanan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap situasi yang semakin memanas di Bangladesh.

Menurut laporan AFP, setidaknya 105 orang telah tewas dalam kerusuhan tersebut, yang merupakan tantangan terbesar bagi pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina dalam 15 tahun terakhir. Sebelumnya pada Jumat, pemerintah memberlakukan pemadaman komunikasi di seluruh negeri, memblokir akses internet seluler, dan media sosial.

Saluran berita TV berhenti mengudara setelah kantor penyiaran negara di Dhaka diserbu dan dibakar oleh pengunjuk rasa, dan beberapa situs berita tidak dapat diakses. Sekelompok pengunjuk rasa menyerbu penjara di distrik Narsingdi, di utara ibu kota, dan membebaskan para tahanan sebelum membakar fasilitas tersebut. Situs web pemerintah utama, termasuk bank sentral, polisi, dan kantor perdana menteri, tampaknya telah diretas oleh kelompok yang menyebut diri mereka "THE R3SISTANC3".

Protes bermula di kampus-kampus universitas ketika mahasiswa menuntut diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan 30% pekerjaan pemerintah untuk anggota keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971. Para pengunjuk rasa berargumen bahwa kebijakan ini tidak adil dan diskriminatif karena generasi muda kesulitan mencari pekerjaan di tengah kemerosotan ekonomi.

Kelompok mahasiswa pro-pemerintah dituduh menyerang para pengunjuk rasa, dan polisi rutin menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah kerumunan, mengakibatkan ribuan orang terluka dan puluhan tewas. Meskipun ada larangan demonstrasi dan pertemuan publik, kelompok mahasiswa tetap turun ke jalan pada hari Jumat. Suara tembakan dan granat kejut terdengar dari daerah-daerah dekat universitas di Dhaka.

Kerusuhan yang semakin meluas menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan Hasina. Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya pembunuhan mahasiswa serta menyerukan pengunduran dirinya. Hasina telah memerintahkan penutupan semua universitas dan perguruan tinggi tanpa batas waktu setelah bentrokan tersebut.

Dalam pidatonya, ia mengecam "pembunuhan" mahasiswa yang tewas dalam protes dan berjanji akan menegakkan keadilan, mendesak untuk menunggu putusan mahkamah agung mengenai sistem kuota. Namun, ini tidak banyak meredakan kerusuhan. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa pemerintah tidak mampu menekan kekacauan yang terjadi.

Hasina sebelumnya dituduh memperburuk ketegangan setelah membela kuota dan tampaknya menyebut pengunjuk rasa sebagai "razakar", sebuah istilah menghina yang berarti mereka yang mengkhianati negara dengan berkolaborasi dengan musuh, Pakistan, selama perang kemerdekaan.

Sistem kuota yang memicu protes tersebut telah dihapus pada tahun 2018 tetapi dihidupkan kembali bulan lalu setelah keputusan pengadilan, memicu kemarahan di kalangan mahasiswa. Sekitar 40% pemuda di Bangladesh menganggur karena ekonomi merosot pasca-Covid, dan pekerjaan pemerintah dianggap sebagai salah satu dari sedikit cara untuk mendapatkan pekerjaan yang aman.

Partai Hasina, yang didirikan oleh ayahnya yang memimpin perjuangan kemerdekaan Bangladesh, dituduh secara tidak proporsional diuntungkan dari sistem tersebut. Protes mencerminkan frustrasi yang semakin dalam di jalanan terhadap erosi demokrasi dan kesulitan ekonomi negara tersebut, yang menyebabkan inflasi tinggi dan peningkatan pengangguran.

Dalam konteks ini, Stephane Dujarric, juru bicara sekretaris jenderal PBB, mengatakan mereka mengikuti perkembangan di Bangladesh dan mendesak semua pihak untuk menahan diri. Kondisi politik dan sosial di Bangladesh merupakan perhatian internasional yang tidak dapat diabaikan.

Dalam situasi yang semakin tegang, upaya mediasi dan dialog antara pemerintah dengan warga negara harus diperkuat. Krisis ini membutuhkan penanganan yang cermat guna menghindari eskalasi yang lebih besar. Kebijakan yang diambil pemerintah harus merupakan respons yang memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Ibarat api yang membakar, ketegangan politik dan ekonomi Bangladesh harus segera dipadamkan agar negara ini kembali pulih ke arah yang lebih stabil dan berkelanjutan.