Mongolia Gagal Menangkap Presiden Putin saat Berkunjung, Ukraina Marah Besar

Kementerian Luar Negeri Ukraina pada Senin (2/9/2024) mengecam dan marah besar atas kegagalan Mongolia untuk menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin yang sedang berkunjung. Kegagalan penangkapan yang didasarkan pada surat perintah internasional ini memberikan pukulan telak bagi sistem hukum pidana internasional.

Menurut informasi yang dihimpun, Putin diketahui tiba di Mongolia pada Senin (2/9/2024) untuk melakukan pembicaraan yang kemungkinan akan difokuskan pada jaringan pipa gas baru yang menghubungkan Rusia dan China. Meskipun kehadiran Putin dalam kunjungan tersebut menjadi sorotan utama, kegagalan Mongolia dalam menangkapnya menjadi kontroversi tersendiri.

Surat perintah penangkapan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang dikeluarkan tahun lalu terhadap Putin mewajibkan 124 negara anggota pengadilan tersebut, termasuk Mongolia, untuk menangkap presiden Rusia dan memindahkannya ke Den Haag untuk diadili jika ia menginjakkan kaki di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Putin.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Heorhiy Tykhyi, tidak menyembunyikan kekecewaannya. Dia menyatakan bahwa kegagalan Mongolia menangkap Putin merupakan pukulan berat bagi Mahkamah Pidana Internasional dan sistem hukum pidana. Lebih lanjut, Tykhyi juga menuliskan pesan yang tegas di aplikasi perpesanan Telegram, menyebut Mongolia sebagai "penyokong penjahat" yang harus bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dituduhkan kepada Putin.

Tidak hanya itu, Ukraina juga telah mendorong Mongolia untuk bertindak tegas terhadap kehadiran Putin dan menegaskan bahwa mereka akan bekerja sama dengan sekutunya untuk memastikan Mongolia merasakan akibat dari keputusannya tersebut. Ini menandakan bahwa Ukraina tidak akan tinggal diam terhadap kegagalan yang dinilai sebagai ketidakpatuhan terhadap sistem hukum internasional.

Namun, sisi lainnya adalah respon dari pihak Rusia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Moskow tidak merasa cemas terhadap tindakan apapun yang akan diambil terkait dengan surat perintah penangkapan tersebut. Dia bahkan menegaskan bahwa Rusia telah melakukan dialog yang baik dengan Mongolia, serta membahas semua aspek kunjungan tersebut sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Rusia tetap tenang dalam menghadapi serangkaian tuduhan yang dialamatkan kepada Putin.

Surat perintah ICC menuduh Putin mendeportasi ratusan anak secara ilegal dari Ukraina. Tuduhan ini memang menjadi salah satu kontroversi besar dalam kebijakan Rusia terhadap negara tetangganya tersebut. Meskipun begitu, Kremlin telah secara tegas menolak tuduhan tersebut, dengan menganggapnya sebagai upaya politis untuk mencemarkan nama baik Putin dan pemerintahan Rusia secara keseluruhan.

Reaksi keras yang diberikan oleh Ukraina merupakan bukti dari ketegangan yang masih terus berlangsung di kawasan Eropa Timur, terutama dalam hubungan antara Ukraina dan Rusia. Ketidaksesuaian antara kedua negara ini tidak hanya terbatas pada masalah politik, tetapi juga mencakup aspek hukum internasional. Hal ini mengisyaratkan bahwa konflik antara keduanya masih membutuhkan penyelesaian yang cermat dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Sebagai upaya untuk menghindari perpecahan yang lebih dalam, mungkin diperlukan adanya mediasi dan dialog yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk Mongolia, untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Keterlibatan pihak internasional juga dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan ketegangan ini, sehingga situasi politik dan hukum internasional di kawasan tersebut dapat stabil kembali.