Menteri Pendidikan Jerman Menolak Mundur Terkait Demo Pro Palestina

Menteri Pendidikan Jerman, Bettina Stark-Watzinger menolak seruan untuk mengundurkan diri terkait dugaan perannya dalam mempertimbangkan sanksi terhadap para ilmuwan universitas yang mendukung hak mahasiswa pro-Palestina untuk melakukan demo di kampus-kampus.

Berdasarkan laporan Anadolu pada hari Selasa, lebih dari 2.500 akademisi di Jerman telah menandatangani petisi yang menyerukan pengunduran diri Stark-Watzinger.

Stark-Watzinger menanggapi desakan tersebut dengan menyatakan, "Saya tidak melihat alasan untuk melakukan hal tersebut," dalam sebuah konferensi pers di Berlin.

Pernyataan dari menteri tersebut muncul setelah pemecatan seorang pejabat tinggi dari kementerian pendidikan pada akhir pekan sebelumnya, yang dinilai gagal menangani konflik terkait kebebasan akademik dan hak untuk melakukan protes.

Sabine Doering, yang bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi di Jerman, dilaporkan telah mempertimbangkan rencana untuk memberikan sanksi, seperti pemangkasan dana, kepada para profesor universitas yang menentang penutupan kamp protes pro-Palestina di sebuah universitas di Berlin.

"Saya tidak memberikan perintah terkait dengan konsekuensi pendanaan yang diperiksa, dan saya juga tidak menginginkannya," ucap Stark-Watzinger menanggapi tuduhan tersebut.

Lembaga penyiaran publik Jerman ARD melaporkan tentang adanya email yang menunjukkan bahwa tinjauan hukum telah diminta di dalam kementerian terkait pertimbangan pemotongan dana bagi akademisi.

Stark-Watzinger telah menyatakan bahwa dia telah mengatur agar fakta-fakta kasus tersebut disidik secara menyeluruh dan transparan.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan potensi konsekuensi menurut undang-undang pendanaan memang diminta dari departemen terkait.

Pada hari Minggu (16/6), lebih dari 2.500 akademisi menandatangani surat yang menuntut agar Stark-Watzinger mengundurkan diri atas dugaan upayanya menghukum dosen universitas yang mendukung hak mahasiswa pro-Palestina untuk melakukan protes.

"Akademisi di Jerman mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hak-hak dasar mereka di peringatan 75 tahun Undang-Undang Dasar," demikian pernyataan para ilmuwan.

Para akademisi menegaskan bahwa tindakan yang diambil oleh kementerian belakangan ini membuat posisi Stark-Watzinger sebagai menteri tidak dapat dipertahankan.

"Perintah internal untuk memeriksa sanksi politik semacam itu merupakan tanda ketidaktahuan konstitusional dan penyalahgunaan kekuasaan secara politik," ujar sejumlah akademisi.

Lebih dari 300 akademisi dari sejumlah universitas di Berlin menyatakan dukungan mereka terhadap kamp protes pro-Palestina di Fress University of Berlin dan membela hak mahasiswa untuk berdemonstrasi pada tanggal 8 Mei.