Mengapa Pemerintah China Berhenti Mengizinkan Refund Tanpa Return? Dampaknya Bagi Pedagang dan Konsumen

Pada tahun 2025, pemerintah China mengambil langkah signifikan dengan menginstruksikan platform e-commerce besar untuk mengakhiri kebijakan refund tanpa return yang selama ini berlaku. Kebijakan ini sebelumnya memungkinkan konsumen untuk mendapatkan pengembalian dana tanpa harus mengembalikan barang yang dibeli.

Meskipun kebijakan ini dirancang untuk memberikan keuntungan bagi pembeli, kenyataannya justru memberi dampak negatif bagi para pedagang, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang melambat.

Keputusan ini diumumkan oleh dua sumber yang mengetahui langsung pertemuan antara pemerintah dan beberapa perusahaan besar seperti PDD Holdings, yang mengoperasikan platform e-commerce Pinduoduo. Pemerintah China memutuskan untuk menghentikan kebijakan tersebut paling lambat Juli 2025.

Setelah tanggal tersebut, hanya pedagang yang akan memiliki kewenangan untuk memulai proses pengembalian dana, bukan lagi platform atau konsumen. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kerugian finansial yang dialami oleh pedagang akibat kebijakan refund tanpa return yang dianggap tidak adil bagi mereka.

Dampak Negatif Refund Tanpa Return bagi Pedagang

Sebelumnya, kebijakan refund tanpa return yang mulai diterapkan oleh PDD pada tahun 2021, awalnya bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan belanja bagi konsumen, dengan memberikan kesempatan untuk mengembalikan produk tanpa harus repot mengirimkan barang kembali. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini malah menyebabkan kerugian besar bagi banyak pedagang.

Para penjual yang menjual berbagai produk, mulai dari pakaian hingga peralatan rumah tangga, melaporkan kerugian ganda. Mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga produk yang sudah terjual. Hal ini mengurangi margin keuntungan mereka dan menyebabkan banyak usaha kecil terpuruk. Meskipun kebijakan ini membantu pembeli merasa lebih aman dalam berbelanja, keuntungan besar tersebut lebih banyak dinikmati oleh konsumen daripada pedagang.

Tanggapan Pemerintah China dan Regulator Pasar

Pemerintah China melalui berbagai lembaga, termasuk Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dan Regulator Pasar China, semakin gencar mengkritik apa yang mereka sebut sebagai persaingan tidak sehat antara platform e-commerce besar. Pada pertemuan tahunan parlemen pada Maret 2025, isu mengenai perbaikan persaingan dalam sektor e-commerce dimasukkan dalam Laporan Kerja Pemerintah.

Kebijakan refund tanpa return ternyata memicu masalah yang lebih besar, yakni menciptakan ketidakadilan dalam persaingan pasar. Beberapa pedagang merasa bahwa kebijakan tersebut memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada konsumen, sementara mereka harus menanggung kerugian finansial yang cukup besar.

Akibatnya, terjadi aksi protes dari para pedagang yang merasa dirugikan, salah satunya di kantor platform Temu milik PDD pada Juli 2024. Aksi protes tersebut kemudian mendorong regulator pasar dan kementerian perdagangan untuk turun tangan, meminta PDD untuk merevisi kebijakannya.

Pertimbangan Ekonomi di Tengah Perlambatan Ekonomi

Langkah pemerintah ini juga dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi China yang sedang melambat. Banyak sektor bisnis yang tertekan akibat perlambatan ekonomi, dan kebijakan refund tanpa return dianggap memperburuk situasi tersebut bagi pedagang. Salah satu sumber yang terlibat dalam proses pertemuan tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan baru ini adalah untuk melindungi pedagang dari kerugian finansial yang disebabkan oleh kebijakan refund yang tidak adil.

Dalam pernyataannya, sumber tersebut mengungkapkan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kerugian yang diderita oleh pedagang, khususnya yang kecil dan menengah. Dengan membatasi siapa yang dapat menginisiasi refund, yaitu hanya pedagang, maka mereka dapat lebih mengontrol kerugian yang terjadi dan tetap menjaga stabilitas usaha mereka.

Kontroversi Kebijakan Refund Tanpa Return

Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen, kenyataannya kebijakan tersebut memicu kontroversi. Sebagian besar konsumen mungkin merasa diuntungkan dengan adanya kebijakan refund tanpa return, karena mereka tidak perlu repot mengembalikan barang. Namun, banyak pedagang, terutama yang menjual produk dengan margin keuntungan rendah, merasa sangat dirugikan.

Sebagai contoh, beberapa pedagang pakaian dan peralatan rumah tangga melaporkan bahwa mereka kehilangan tidak hanya produk yang telah terjual, tetapi juga dana yang tidak dapat mereka peroleh kembali. Para pedagang ini menyatakan bahwa kebijakan tersebut membuat mereka harus menanggung kerugian yang seharusnya tidak mereka alami. Dalam beberapa kasus, produk yang dikembalikan tidak selalu dalam kondisi yang sama seperti saat dijual, atau bahkan digunakan, sehingga menambah kerugian bagi pedagang.

Penutupan dan Masa Depan Kebijakan E-Commerce di China

Dengan adanya perubahan kebijakan ini, pemerintah China berharap dapat mendorong ekosistem e-commerce yang lebih adil, di mana pedagang memiliki kontrol lebih besar terhadap proses pengembalian dana. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki persaingan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi negara yang saat ini menghadapi berbagai tantangan.

Meski begitu, kebijakan baru ini masih akan menghadapi tantangan dalam implementasinya. Bagaimana platform e-commerce dan pedagang akan beradaptasi dengan perubahan tersebut akan sangat mempengaruhi dampaknya terhadap konsumen dan pelaku usaha.

Kesimpulan: Perubahan Kebijakan E-Commerce di China

Langkah pemerintah China untuk menghentikan kebijakan refund tanpa return menandakan adanya perubahan signifikan dalam cara e-commerce dioperasikan di negara tersebut. Kebijakan yang dulunya menguntungkan konsumen ini, kini harus menghadapi kenyataan bahwa hal tersebut berdampak negatif bagi keberlanjutan usaha pedagang. Di tengah persaingan ketat dan perlambatan ekonomi, pemerintah berusaha menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pedagang.

Keputusan ini tentunya akan membuka babak baru dalam dinamika e-commerce di China, dengan harapan dapat memberikan keuntungan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.