Membongkar Peta Korupsi Asia Tenggara: Posisi Indonesia dan Tantangan Menuju Pemerintahan Bersih

Korupsi tetap menjadi permasalahan krusial yang menghambat kemajuan banyak negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Praktik korupsi tidak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak institusi negara dan memperparah ketimpangan sosial. Transparency International, melalui Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2024, memberikan gambaran mengenai tingkat korupsi di sektor publik dari 180 negara, termasuk negara-negara ASEAN.kilaskini.com

Metodologi CPI 2024

CPI menilai negara dengan skala 0 hingga 100, di mana skor 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi dan 100 menandakan kondisi yang sangat bersih. Penilaian ini didasarkan pada berbagai indikator, termasuk penyuapan, pengalihan anggaran publik, dan efektivitas penegakan hukum terhadap pejabat yang korup.kompas.com

Peringkat Negara ASEAN Berdasarkan CPI 2024

Berikut adalah daftar negara-negara di Asia Tenggara berdasarkan skor CPI 2024, dari yang paling korup hingga paling bersih:



Myanmar: Skor 16/100, peringkat 168 dari 180. Sejak kudeta militer pada 2021, situasi politik yang tidak stabil dan kurangnya transparansi membuat Myanmar sangat rentan terhadap praktik korupsi yang merajalela.


Kamboja: Skor 21/100, peringkat 158. Korupsi masih merajalela, terutama di sektor peradilan dan administrasi pemerintahan, dengan mekanisme penegakan hukum yang lemah dan tidak efektif. telisik.id


Thailand: Skor 34/100, peringkat 107. Praktik suap dan nepotisme masih menjadi tantangan besar di sektor publik dan swasta, meskipun memiliki sistem hukum yang relatif mapan. telisik.id


Laos: Skor 33/100, peringkat 114. Kurangnya transparansi dalam birokrasi dan tata kelola pemerintahan membuat Laos terus bergulat dengan persoalan korupsi.


Filipina: Skor 33/100, peringkat 114. Meskipun telah ada upaya reformasi, korupsi tetap menjadi masalah utama di sektor pemerintahan dan penegakan hukum, dengan praktik korupsi yang sering terjadi di tingkat lokal maupun nasional. telisik.id


Indonesia: Skor 37/100, peringkat 99. Skor ini menunjukkan adanya peningkatan tiga poin dari tahun sebelumnya, namun masih mencerminkan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, termasuk kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi dan lemahnya penegakan hukum. ti.or.id+4kilaskini.com+4kompas.com+4


Vietnam: Skor 40/100, peringkat 88. Meskipun pemerintah telah meluncurkan sejumlah program pemberantasan korupsi, praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan masih sering terjadi. telisik.id


Malaysia: Skor 50/100, peringkat 57. Negara ini menunjukkan perbaikan dalam indeks CPI, menandakan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, meskipun masih perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.


Singapura: Skor 84/100, peringkat 3. Singapura kembali menjadi negara paling bersih dari korupsi di Asia Tenggara dan salah satu yang terbaik di dunia, mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan sistem yang kuat dalam memberantas korupsi. kilaskini.com+1telisik.id+1



Analisis Posisi Indonesia

Indonesia, dengan skor 37 dan peringkat 99, menunjukkan peningkatan tiga poin dari tahun sebelumnya. Namun, peningkatan ini belum signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Transparency International menyoroti bahwa sejak 2015, skor CPI Indonesia hanya naik satu poin, dari 36 menjadi 37 pada 2024. ti.or.id+6kompas.id+6kompas.com+6kompas.com+6jakarta.times.co.id+6nias.times.co.id+6

Faktor Penyebab Korupsi di Indonesia

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat korupsi di Indonesia antara lain:



Penegakan Hukum yang Lemah: Masih banyak kasus korupsi yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas, sehingga memberikan celah bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya.


Kurangnya Transparansi: Proses pengambilan keputusan yang tidak transparan membuka peluang bagi praktik korupsi.


Budaya Nepotisme dan Kolusi: Praktik memberikan jabatan atau proyek kepada kerabat atau teman dekat tanpa melalui proses yang fair masih sering terjadi.



Upaya dan Tantangan Pemberantasan Korupsi

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penerapan berbagai regulasi anti-korupsi. Namun, tantangan masih besar, terutama dalam hal independensi lembaga anti-korupsi, perlindungan terhadap whistleblower, dan penegakan hukum yang konsisten.

Rekomendasi untuk Indonesia

Untuk meningkatkan skor CPI dan memberantas korupsi secara efektif, Indonesia perlu mempertimbangkan langkah-langkah berikut:



Memperkuat Penegakan Hukum: Menjamin bahwa semua kasus korupsi ditindaklanjuti dengan tegas tanpa pandang bulu.


Meningkatkan Transparansi: Mendorong keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran publik


Memperkuat Peran Lembaga Pengawas:
Memberikan keleluasaan dan dukungan yang cukup terhadap lembaga seperti KPK, Ombudsman, dan BPK agar dapat bekerja secara independen dan profesional tanpa intervensi politik.


Edukasi Anti-Korupsi Sejak Dini:
Mengintegrasikan nilai-nilai integritas dan anti-korupsi dalam pendidikan formal dan informal, agar budaya anti-korupsi terbentuk sejak usia muda.


Perlindungan Terhadap Whistleblower:
Memberikan jaminan hukum dan perlindungan kepada pelapor tindak pidana korupsi agar masyarakat tidak takut melapor.


Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa:
Menerapkan sistem digital dan keterbukaan data dalam proses tender proyek pemerintah agar lebih akuntabel dan meminimalisir intervensi pihak tak bertanggung jawab.


Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil:
Mendorong keterlibatan aktif dari LSM, media, akademisi, dan publik dalam memantau kinerja pemerintah serta mendorong partisipasi dalam pengawasan anggaran dan kebijakan.