Masalah Pembangunan Pabrik BYD di Subang: Antara Calo Tanah dan Investasi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pabrik mobil listrik BYD asal China di Subang bukanlah masalah premanisme, melainkan terkait dengan percaloan tanah. Ia menjelaskan bahwa sejumlah pihak telah menguasai lahan di kawasan tersebut dan kemudian menawarkan harga yang sangat tinggi. “Ada yang menawarkan harga sekitar Rp20 juta per meter, ada pula yang menawarkan Rp10 juta hingga Rp5 juta per meternya,” tuturnya saat konferensi pers di Bandung pada hari Kamis.


Keberadaan calo tanah ini menimbulkan ketidakpastian bagi para investor. Dedi menekankan bahwa agar dunia usaha dapat berkembang, kepastian nilai tanah yang akan diinvestasikan sangatlah penting. Namun kenyataannya, harga tanah terus mengalami lonjakan yang signifikan, yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan dari situasi yang ada.
Menanggapi isu tentang premanisme, Dedi mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi isu lama yang tidak lagi relevan dengan keadaan saat ini. Ia menjelaskan, telah ada langkah-langkah yang diambil terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dituduh terlibat dalam aksi premanisme terkait pembangunan pabrik BYD. “Sekarang kondisinya sudah jauh lebih aman. Cek saja, di sana sudah sangat kondusif, tidak ada lagi aksi premanisme seperti yang diberitakan sebelumnya,” imbuhnya.


Pembangunan pabrik BYD sendiri disebut Dedi berjalan lancar. Izin akses tol telah disetujui oleh kementerian, sehingga tidak ada hambatan berarti dari segi infrastruktur. “Tinggal BYD yang perlu melanjutkan prosesnya, meskipun ada beberapa area yang penguasaan tanahnya masih mengalami kendala,” tambahnya.
Dedi berencana untuk melakukan fasilitasi antara pihak-pihak yang terlibat, agar proses pembebasan tanah dapat berjalan dengan lebih efisien. “Saya akan mempertemukan pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar. Insya Allah, minggu depan sudah bisa diselesaikan,” ujarnya.


Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, juga melontarkan seruan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan dalam menghadapi masalah yang dihadapi pembangunan pabrik BYD ini. Eddy menekankan bahwa keberadaan ormas yang mengganggu proses pembangunan harus ditangani secara tegas. “Saya rasa pemerintah perlu bertindak tegas untuk menyelesaikan masalah ini agar investasi dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya melalui akun Instagram-nya. 
Dari situasi ini, tampak jelas bahwa ketidakharmonisan antara penguasaan tanah dan kepentingan investasi di kawasan Subang menjadi isu krusial, yang memerlukan perhatian serta solusi konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional.