Malaysia Mewajibkan Kendaraan Asing Masuk dari Singapura Menggunakan Vehicle Entry Permit Mulai 1 Oktober

Pemerintah Malaysia akan mulai memberlakukan persyaratan penggunaan Vehicle Entry Permit (VEP) bagi seluruh kendaraan berplat nomor asing yang memasuki negara tersebut dari Singapura melalui jalur darat mulai tanggal 1 Oktober.

Kegagalan untuk mematuhi aturan ini dapat mengakibatkan denda hingga RM2.000 atau enam bulan penjara. Sistem VEP telah diberlakukan sejak tahun 2019 namun belum pernah ditegakkan, yang meminta kendaraan untuk dipasangi tag identifikasi frekuensi radio (RFID) senilai RM10.

Saat ini, sekitar 70.000 kendaraan berplat nomor Singapura telah mengaktifkan tag VEP, sementara lebih dari 200.000 kendaraan telah terdaftar namun belum menyelesaikan pemasangan tag RFID. VEP bertujuan untuk melacak kendaraan asing yang masuk dan keluar dari negara, memastikan penyelesaian segala tilang yang tertunda sebelum keberangkatan. Selain itu, pemerintah berencana untuk memperluas VEP dan sistem Road Charge (RC) ke perbatasan Malaysia-Thailand.

Keputusan Malaysia untuk mewajibkan penggunaan VEP bagi kendaraan asing yang memasuki negaranya dari Singapura merupakan langkah yang signifikan dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas perbatasan. Dengan menggunakan teknologi RFID, pihak berwenang dapat memantau secara lebih efektif asal-usul kendaraan dan memfasilitasi proses administrasi serta penegakan hukum terkait.

Peraturan ini juga akan memberikan keuntungan dalam hal pendapatan negara, melalui pengumpulan dana dari VEP dan RC. Peningkatan pengawasan dan pemantauan lalu lintas perbatasan juga akan membantu pemerintah dalam memperkuat keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan.

Meskipun pemberlakuan VEP telah ditunda sebelumnya, namun dengan kondisi saat ini yang semakin canggih dan terhubung, penerapan sistem ini menjadi lebih memungkinkan. Hal ini terutama karena peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di kedua negara, yang memungkinkan pemanfaatan RFID untuk mendukung sistem VEP dengan lebih efisien dan akurat.

Pemberlakuan VEP bagi kendaraan asing yang memasuki Malaysia juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan pelanggaran lalu lintas, terutama dari kendaraan asing yang tidak mematuhi aturan lalu lintas dan tilang yang belum diselesaikan. Dengan adanya sistem VEP yang terintegrasi, pihak berwenang dapat dengan lebih efektif melakukan penegakan hukum terhadap kendaraan-kendaraan tersebut.

Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan di perbatasan, karena VEP akan memungkinkan penyelenggaraan lalu lintas menjadi lebih teratur dan efisien. Pemasangan tag RFID pada kendaraan juga akan memungkinkan pihak berwenang untuk melakukan pemantauan lalu lintas secara real-time, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat untuk mengatur aliran lalu lintas.

Dengan pemberlakuan VEP, diharapkan hubungan antara Malaysia dan Singapura dalam hal pengawasan lalu lintas perbatasan dapat semakin terintegrasi dan berdampak positif bagi kedua negara. Integrasi sistem VEP dan RFID juga dapat menjadi langkah awal untuk perluasan kerja sama dalam pengawasan lalu lintas antarnegara di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, dengan pemberlakuan VEP, akan mendorong peningkatan kesadaran tentang pentingnya pelaporan kendaraan yang masuk ke negara secara legal. Hal ini dapat membantu meminimalisir adanya kendaraan ilegal yang masuk ke negara, sehingga dapat mengurangi potensi kejahatan lintas negara dan memperkokoh keamanan perbatasan.

Dengan adanya sistem VEP ini, diharapkan pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat terkait dengan kendaraan asing yang masuk ke negara. Hal ini akan memudahkan dalam proses pemantauan dan pengintaian terhadap kendaraan-kendaraan yang dicurigai terlibat dalam kegiatan kriminal atau penyelundupan barang-barang ilegal.

Dalam jangka panjang, pemberlakuan VEP ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Malaysia untuk memperkuat pengawasan dan keamanan nasional. Dengan adanya informasi yang lebih lengkap dan terintegrasi terkait dengan lalu lintas perbatasan, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam mengatasi berbagai tantangan terkait dengan keamanan negara.