Lebih dari 300 Orang Tewas dalam Demonstrasi Tuntut PM Bangladesh Sheikh Hasina Mundur

Demonstrasi massa di Bangladesh yang berlangsung sejak Juli lalu akhirnya membuat Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur dari jabatannya. Selama 20 tahun berkuasa, unjuk rasa yang dimotori oleh mahasiswa telah membuat lebih dari 300 orang tewas. Ini mungkin merupakan ujian terbesar bagi Sheikh Hasina. Meskipun usianya telah mencapai 76 tahun, dia telah mengundurkan diri dari kediaman megahnya di Ganabhaban, yang mana tempat tersebut diserbu oleh para pengunjuk rasa.

Kerusuhan yang mengakibatkan setidaknya 98 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka terjadi pada hari Ahad, 4 Agustus 2024. Guna meredakan kerusuhan, polisi menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan puluhan ribu orang yang menuntut pengunduran diri PM Bangladesh Hasina.

Kekerasan tersebut menandai salah satu hari paling gelap dalam sejarah kerusuhan sipil di Bangladesh. Jumlah korban tewas lebih dari 67 orang yang dilaporkan pada tanggal 19 Juli ketika mahasiswa memprotes sistem kuota untuk pegawai negeri sipil.

Profil Sheikh Hasina

Sheikh Hasina lahir pada 28 September 1947 di Tungipara, Pakistan Timur (sekarang Bangladesh), dan merupakan putri dari Sheikh Mujibur Rahman yang dikenal sebagai Bapak Pendiri Bangladesh. Keberaniannya sudah terlihat sejak usia muda saat menempuh studi di Universitas Dhaka pada akhir 1960-an, dia aktif berpartisipasi dalam gerakan politik dan sering kali berperan sebagai penghubung politik bagi ayahnya yang saat itu sering dipenjara oleh pemerintah Pakistan.

Karier politiknya dimulai ketika dia terlibat dalam perkawinan politik dengan M.A. Wazed Miah, seorang ilmuwan Bengali yang dihormati. Namun, tragedi besar melanda hidupnya pada 15 Agustus 1975, ketika ayahnya, ibu, dan tiga saudara laki-lakinya dibunuh oleh sekelompok perwira militer di rumah mereka. Sheikh Hasina sedang berada di luar negeri saat pembantaian terjadi, sehingga dia selamat, tetapi harus menjalani kehidupan dalam kesedihan mendalam dan pengasingan.

Selama enam tahun dalam pengasingan, ia terpilih untuk memimpin Liga Awami, partai politik yang didirikan oleh ayahnya. Pada 1981, Hasina kembali ke Bangladesh dan berhasil memperoleh kursi di parlemen sebagai pemimpin oposisi. Kemudian, pemimpin militer terakhir Bangladesh, Letnan Jenderal Hussain Mohammad Ershad, mengundurkan diri pada Desember 1990 sebagai respons terhadap ultimatum yang dikeluarkan oleh Hasina dan didukung oleh rakyat Bangladesh.

Pada 1991, Bangladesh mengadakan pemilihan umum bebas pertama dalam 16 tahun, tetapi Hasina gagal mendapatkan mayoritas. Tuduhan kecurangan pemilu dan boikot oleh Liga Awami yang dipimpin Hasina menyebabkan ketidakstabilan politik yang meluas. Meskipun menghadapi situasi yang penuh gejolak, ketekunan Hasina akhirnya membuahkan hasil, dan ia terpilih sebagai perdana menteri pada Juni 1996.

Selama masa jabatannya, Hasina fokus pada penguatan ekonomi dan infrastruktur Bangladesh sambil menangani krisis energi di negara tersebut. Pemerintahannya juga mendirikan pengadilan untuk mengadili kejahatan perang dari Perang Kemerdekaan 1971.

Namun, kepemimpinannya ditandai dengan kontroversi, terutama dalam menangani krisis Rohingya pada 2017, di mana lebih dari 700.000 pengungsi Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dari Myanmar. Pemerintahannya juga sering dituduh menekan oposisi dan membatasi kebebasan berbicara.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Hasina mencapai puncaknya dalam protes massal pada Juli 2024, yang awalnya dipicu oleh tuntutan mahasiswa untuk memperbaiki sistem seleksi kerja pemerintah yang berbasis pada meritokrasi. Namun, protes ini akhirnya berkembang menjadi gerakan pembangkangan sipil massal. Situasinya mencapai puncak pada 4 Agustus 2024, dengan bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan pemerintah, yang akhirnya membuat Sheikh Hasina mengundurkan diri.

Keberhasilan serta kontroversi yang melingkupi kepemimpinannya menandai akhir dari sebuah era dalam politik Bangladesh, menutup karier politiknya yang panjang dan penuh gejolak serta memberikan ruang bagi perkembangan politik baru di negara itu.