Langkah Kontroversial Hong Kong: Pemecatan 10 Ribu Pegawai Negeri dan Peralihan ke Kecerdasan Buatan

Hong Kong sedang menjalani perubahan besar dalam sektor publiknya yang berdampak signifikan terhadap tenaga kerja, dengan keputusan untuk memberhentikan sekitar 10.000 pegawai negeri sipil (PNS). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi pengeluaran di tengah meningkatnya defisit anggaran yang dialami kota tersebut.

Menurut laporan yang dirilis oleh Reuters, pemutusan hubungan kerja secara massal ini merupakan respons terhadap sejumlah tantangan yang dihadapi Hong Kong, termasuk ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan kondisi pasar properti yang kurang baik. Sekretaris Keuangan Hong Kong, Paul Chan, menyatakan bahwa langkah ini akan memberikan jalan yang jelas untuk memulihkan keseimbangan fiskal dengan cara yang terencana dan progresif. Pengurangan jumlah pegawai negeri, yang diperkirakan akan dimulai pada April 2027, akan mengurangi kuota pegawai negeri sekitar 2 persen dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Selain itu, gaji di sektor publik juga akan dibekukan pada tahun ini.

Program konsolidasi fiskal yang baru, menurut Chan, bertujuan untuk menghasilkan pengurangan kumulatif dalam belanja publik sebesar 7 persen hingga tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2028. Pemangkasan anggaran ini diharapkan bisa meletakkan dasar bagi pembangunan kota yang lebih berkelanjutan di masa depan. Namu, Hong Kong tengah mengalami penurunan pendapatan yang tajam, terutama di sektor penjualan tanah, yang menyebabkan defisit anggaran mencapai HK$ 87,2 miliar, hampir dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya yaitu HK$ 48,1 miliar.

Sebagai bagian dari upaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan global, Hong Kong juga berencana untuk menggantikan peran pegawai negeri yang dipecat dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang semakin meningkat. Langkah ini sejalan dengan dorongan dari pemerintah Cina untuk mengembangkan kemandirian dalam teknologi tinggi, termasuk AI dan robotika. Chan menambahkan bahwa Hong Kong akan memanfaatkan posisinya sebagai platform internasional untuk mengembangkan industri AI, dengan alokasi anggaran sebesar HK$ 1 miliar untuk lembaga penelitian dan pengembangan di bidang ini.

Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan AI ini masih belum cukup. Untuk mengatasi masalah keuangan kota yang semakin menekan, mereka berpendapat bahwa perlu adanya perubahan struktural yang lebih mendasar. William Chan, seorang mitra di Grant Thornton Hong Kong, mengungkapkan keprihatinan atas keadaan saat ini, dengan menyatakan bahwa meskipun cadangan fiskal kota memberikan sedikit penyangga, defisit yang terus meluas memerlukan tindakan strategis yang segera.

Dalam situasi seperti ini, banyak yang mendesak pemerintah untuk segera meluncurkan studi komprehensif mengenai perluasan basis pajak. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kemakmuran Hong Kong di masa depan, terutama di tengah perubahan yang cepat dan ketidakpastian yang melanda perekonomian global.